JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan akan segera menertibkan oknum yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada pengunjung di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Pernyataan ini disampaikan setelah viralnya keluhan pengunjung yang dimintai biaya hingga Rp500 ribu oleh kelompok tertentu saat ingin melakukan sesi foto di taman tersebut.
“Nggak, nggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami tertibkan. Nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman (ruang publik),” ucap Pramono saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/10/2025).
Sebelumnya, kejadian ini viral setelah salah satu pemilik akun berkomentar di Instagram @tebetecopark, mengeluhkan adanya komunitas yang meminta uang Rp500 ribu kepada fotografer yang ingin memotret di Tebet Eco Park. “Tebet bayar 500 ribu, setor 10 persen dagang ke mereka nanti dikasih lapak,” tulis salah satu akun.
Pengelola Tebet Eco Park pun telah menanggapi keluhan pengunjung, khususnya fotografer, di media sosial. Kepala Seksi Taman Kota Dimas Ario Nugroho menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menerapkan biaya apapun untuk kegiatan fotografi di kawasan taman. “Kami tidak melarang adanya aktivitas fotografi di dalam area taman, baik komunitas maupun perorangan,” tegas Dimas.
Dari hasil penelusuran, kelompok tersebut diketahui bukan bagian dari pengelola taman maupun Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. “Mereka membuat operasional sendiri seperti rompi, ID card, dan sebagainya, itu murni inisiatif dari komunitas,” ujar Dimas.
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Fajar Sauri menyebut praktik pungli itu melanggar aturan. “Taman adalah milik bersama. Setiap warga berhak beraktivitas dan menikmati suasana taman, termasuk melakukan kegiatan fotografi nonkomersial, tanpa harus dikenakan biaya apa pun,” kata Fajar dalam keterangan tertulis pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Fajar mengatakan pungli di Tebet Eco Park telah dilaporkan pengunjung kepada pemerintah daerah. Laporan itu, kata dia, diterima pada 16 Oktober 2025. Menurut Fajar, pemerintah Jakarta akan menindak segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi. Kejadian pungli di Tebet Eco Park dia sebut menjadi perhatian serius karena mencederai semangat taman sebagai ruang publik yang inklusif dan bebas tekanan.
Pemerintah akan mendata komunitas agar setiap kegiatan di ruang publik dapat terpantau dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Langkah-langkah penegakan disiplin di lapangan akan terus diperkuat melalui pengawasan berkala, pembinaan komunitas, serta penerapan sanksi bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” tutur Fajar.
Sementara itu, Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memberantas pungli jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024. “Salah satu hal yang menjadi persoalan di Jakarta ini kan masih ada pungli yang cukup marak. Maka, kalau saya mendapatkan amanah ini, pungli salah satu hal yang mendapatkan perhatian khusus untuk kita hilangkan,” ucap Pramono dalam acara adu gagasan di Ideafest 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (29/9/2024).
Di sisi lain, Pramono menyadari, orang-orang yang melakukan aksi pungli di Jakarta sangat membutuhkan pekerjaan. Oleh sebab itu, tugas dari Pemprov Jakarta adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. “Menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk membuka ruang pekerjaan seluas-luasnya, termasuk bagi orang yang menggantungkan kehidupannya dari pungli,” ucap Pramono.
Jika terpilih nantinya, Pramono akan memikirkan secara matang bagaimana para pelaku pungli bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Supaya nantinya mereka tidak lagi menggantungkan hidup hanya dari pungli. “Itu akan dilakukan, dipikirkan secara lebih detail, lebih matang oleh pemerintah dan kami melihat itu menjadi bagian yang akan kami lakukan,” ucap Pramono.
[IMAGE: Pungli Tebet Eco Park Gubernur Pramono Anung janji tertibkan oknum]
Selain itu, Pramono juga menegaskan bahwa Tebet Eco Park merupakan kawasan ruang publik yang bebas pungli. Pemerintah Provinsi Jakarta menyebut akan segera menertibkan komunitas fotografi yang mematok biaya memotret sebesar Rp500 ribu itu. “Nggak, nggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami tertibkan. Nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman (ruang publik),” ucap Pramono.
[IMAGE: Tebet Eco Park Gubernur Pramono Anung janji tertibkan oknum]
