Ruu Kuhap Terbaru telah menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan dalam dunia hukum dan masyarakat Indonesia. Setelah melalui proses panjang dan diskusi intensif, RUU KUHAP akhirnya resmi disahkan oleh DPR RI pada 18 November 2025. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang RUU KUHAP terbaru, termasuk perubahan signifikan, kritik yang muncul, serta dampaknya terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Apa Itu RUU KUHAP?
RUU KUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk merevisi aturan hukum acara pidana di Indonesia. RUU ini menggantikan KUHAP lama yang sudah berlaku sejak tahun 1981. Proses penyusunan RUU KUHAP dilakukan selama beberapa tahun dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, serta memperkuat hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi.
Perubahan Signifikan dalam RUU KUHAP Terbaru
Setelah melalui pembahasan yang intensif, Panitia Kerja RUU KUHAP menyepakati 14 substansi utama sebagai kerangka pembaruan hukum acara pidana. Berikut adalah beberapa perubahan penting:
1. Penyesuaian dengan KUHP Baru
RUU KUHAP terbaru menyesuaikan nilai hukum acara pidana sesuai dengan KUHP baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi kepada para pelaku dan korban.
2. Penguatan Hak Tersangka dan Terdakwa
RUU KUHAP terbaru memberikan perlindungan lebih besar bagi tersangka, terdakwa, korban, dan saksi. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan dari ancaman dan kekerasan, serta penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana.
3. Pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif
RUU KUHAP terbaru juga mengatur mekanisme keadilan restoratif, yang memungkinkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban dapat dilaksanakan sejak tahap penyelidikan. Namun, ada kritik bahwa mekanisme ini bisa memicu pemerasan atau pemaksaan.
4. Perlindungan Kelompok Rentan
RUU KUHAP terbaru memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Selain itu, perlindungan penyandang disabilitas diperkuat dalam seluruh tahap pemeriksaan.
5. Modernisasi Hukum Acara Pidana
RUU KUHAP terbaru bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencakup perbaikan pengaturan upaya paksa dengan memperkuat asas due process of law.
Kritik terhadap RUU KUHAP Terbaru
Meskipun RUU KUHAP terbaru disahkan, tidak semua pihak setuju dengan isi dan proses penyusunannya. Beberapa kritik yang muncul antara lain:
1. Pasal-Pasal Bermasalah
Banyak aktivis dan lembaga perlindungan hak asasi manusia (HAM) mengkritik beberapa pasal dalam RUU KUHAP terbaru. Misalnya, Pasal 16 yang memperluas metode penyelidikan seperti “undercover buy” dan “controlled delivery” tanpa batasan yang jelas.
2. Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Ada kekhawatiran bahwa RUU KUHAP terbaru dapat memperluas wewenang aparat penegak hukum, seperti polisi, sehingga memicu tindakan sewenang-wenang. Contohnya, Pasal 5 yang memungkinkan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan tanpa konfirmasi adanya tindak pidana.
3. Kurangnya Partisipasi Publik
Beberapa lembaga sipil mengkritik proses penyusunan RUU KUHAP terbaru yang dinilai tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik. Ada dugaan bahwa masukan dari masyarakat tidak sepenuhnya diakomodir dalam penyusunan RUU.
4. Kekhawatiran terhadap Keamanan Data Pribadi
RUU KUHAP terbaru juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Pasal-pasal yang berkaitan dengan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa izin pengadilan dinilai bisa memicu penyalahgunaan wewenang.
Penjelasan DPR Mengenai Isu Hoaks
Dalam rapat paripurna DPR, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan klarifikasi mengenai isu hoaks yang beredar terkait RUU KUHAP terbaru. Ia menyatakan bahwa beberapa informasi yang beredar di media sosial tidak benar. Misalnya, klaim bahwa kepolisian dapat melakukan penyadapan tanpa batasan dan izin pengadilan tidak benar. Menurut Habiburokhman, teknis penyadapan akan diatur dalam undang-undang tersendiri.
Namun, banyak aktivis dan lembaga HAM tetap meragukan penjelasan tersebut, karena mereka melihat bahwa RUU KUHAP terbaru masih memiliki celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh aparat untuk menyalahgunakan wewenang.
Dampak RUU KUHAP Terbaru terhadap Sistem Peradilan
RUU KUHAP terbaru diharapkan dapat memberikan perbaikan signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dengan penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban, serta modernisasi hukum acara pidana, RUU ini diharapkan dapat menciptakan peradilan yang lebih adil dan efektif.
Namun, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa RUU KUHAP terbaru diimplementasikan secara benar dan tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan individu tetap terjaga.
Kesimpulan
Ruu Kuhap Terbaru telah menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun RUU ini disahkan dengan harapan untuk menciptakan peradilan yang lebih adil dan efektif, masih ada kritik dan kekhawatiran yang muncul. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan lembaga hukum untuk terus memantau implementasi RUU KUHAP terbaru dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu tetap terlindungi.
Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang RUU KUHAP terbaru, silakan ikuti berita dan artikel terkini dari sumber-sumber resmi maupun lembaga independen. Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat turut serta dalam membangun sistem hukum yang lebih baik dan adil untuk semua.
