Kejati Jambi Selidiki Dugaan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Batanghari
Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Batang Hari kini menjadi sorotan setelah diperiksa oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Muara Tembesi. Pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan website pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024. Kasus ini memicu perhatian publik dan menjadi topik hangat di media sosial.
Dalam kasus ini, para Kades diperiksa karena menganggarkan dana sebesar Rp 15 juta per desa untuk pembuatan website. Proyek tersebut dikelola oleh CV Jago Rakso, yang diduga hanya membuat akun website sederhana dengan dana sebesar itu. Seorang Kades yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pemeriksaan berfokus pada asal-usul proyek dan alur dana.
“Betul. Kalau kami, Kades, hanya diminta keterangan tentang asal-usul proyek ini, siapa yang inisiasinya, duit setor ke mana, dan seterusnya,” ujar Kades tersebut.
Kronologi Lengkap
Pemeriksaan terhadap para Kades dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan informasi dari tim media, para Kades dipanggil untuk memberikan keterangan terkait proyek pembuatan website yang dianggarkan melalui APBDes. Proyek ini dikelola oleh CV Jago Rakso, yang diduga tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan.
Salah satu Kades menyebutkan bahwa proyek ini diduga merupakan titipan dari instansi atas. “Diduga ini proyek titipan dari atas, itu yang mereka (Kacabjari) telusuri,” katanya.
Selain itu, Kades tersebut menjelaskan bahwa rata-rata Kades yang dipanggil mengatakan diminta untuk dimasukkan dalam APBDes dari perintah si anu dan si anu. Meski demikian, ia yakin bahwa para Kades tidak akan tersangkut dalam kasus ini.
Mengapa Menjadi Viral?
Kasus ini menjadi viral karena menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa yang digunakan untuk proyek yang dinilai tidak sesuai dengan besarnya anggaran. Informasi ini menyebar cepat melalui media sosial dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa prihatin terhadap penggunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, adanya dugaan proyek titipan dari instansi atas juga memicu spekulasi dan kecurigaan terhadap sistem pemerintahan desa. Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
Respons & Dampak
Respons dari masyarakat cukup beragam. Beberapa warga mengkritik tindakan yang dianggap tidak bertanggung jawab, sementara yang lain mengharapkan keadilan dari proses hukum yang sedang berlangsung. Tokoh masyarakat dan aktivis anti-korupsi juga memberikan komentar terkait kasus ini.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Jambi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Dinas PMD Kabupaten Batang Hari mengenai proyek tersebut.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, tim media belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari Dinas PMD Kabupaten Batang Hari setelah beberapa kali mencoba menghubungi Kepala Dinas (Kadis) PMD. Sementara itu, Kacabjari Muara Tembesi masih fokus pada pemeriksaan terhadap para Kades.
Beberapa pejabat di lingkungan Kejati Jambi juga baru saja dilantik, termasuk Asisten Intelijen dan Asisten Pembinaan. Namun, perubahan jabatan ini tidak terkait langsung dengan kasus dugaan korupsi Dana Desa di Batang Hari.
Penutup – Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Kasus dugaan korupsi Dana Desa di Kabupaten Batang Hari kini tengah menjadi perhatian publik. Penyelidikan oleh Kejati Jambi masih berlangsung, dan masyarakat menantikan hasil akhir dari investigasi ini. Bagi para Kades yang terlibat, harapan besar diarahkan agar mereka dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Publik tetap mengawasi perkembangan kasus ini dengan harapan keadilan dapat ditegakkan. 
