MAKASSAR, KOMPAS.com – Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar di Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali memicu perhatian publik setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mengumumkan pemeriksaan terhadap 10 saksi kunci. Kasus ini viral karena diduga melibatkan aliran dana besar dan tindakan tidak transparan dalam pengadaan bibit nanas yang seharusnya menjadi program strategis daerah.
Lead / Teras Berita
Kasus korupsi pengadaan bibit nanas di Sulsel, yang menyeret anggaran hingga Rp 60 miliar, kini sedang dalam penyelidikan intensif oleh Kejaksaan. Dalam perkembangan terbaru, kejaksaan telah memeriksa 10 saksi kunci untuk mengungkap fakta lebih dalam. Perkara ini viral karena dugaan mark-up anggaran, distribusi yang tidak jelas, serta adanya indikasi keterlibatan pihak swasta dalam proyek tersebut.
Subjudul 1 — Kronologi Lengkap
Kasus ini berawal dari laporan mahasiswa dan aktivis yang menyebutkan adanya indikasi penyalahgunaan dana dalam pengadaan bibit nanas tahun 2024. Proyek ini diresmikan oleh Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Program ini bertujuan untuk mengembangkan budidaya nanas di lahan seluas 1.000 hektare sebagai komoditas unggulan.
Dari laporan tersebut, Kejaksaan Sulsel melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta perusahaan swasta di Kabupaten Gowa. Pada 25 November 2025, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di sebuah perusahaan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diduga terkait dengan proyek tersebut.
Berdasarkan informasi dari Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, seperti dokumen kontrak, surat jalan, dan transaksi keuangan. Penggeledahan ini dilakukan secara tertib dan transparan, dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait.
Subjudul 2 — Mengapa Menjadi Viral?
Kasus ini menjadi viral karena dugaan adanya manipulasi anggaran dan pelibatan pihak swasta dalam pengadaan bibit nanas. Laporan dari Garda Aktivis Mahasiswa Indonesia (GAKMI) menunjukkan adanya indikasi mark-up, ketidaksesuaian jumlah bibit, serta distribusi yang tidak transparan. Hal ini memicu protes dari masyarakat dan kelompok aktivis yang merasa dana negara digunakan secara tidak bertanggung jawab.
Selain itu, keputusan Kejaksaan untuk menggeledah kantor-kantor dinas dan perusahaan swasta membuat kasus ini semakin mendapat perhatian. Masyarakat mulai mempertanyakan keterlibatan pejabat atau pihak lain dalam proses pengadaan tersebut.
Subjudul 3 — Respons & Dampak
Respons dari berbagai pihak bervariasi. Tokoh masyarakat dan aktivis menuntut transparansi dalam penyelidikan, sementara pihak berwenang berkomitmen untuk menjalankan proses hukum secara adil. Dampak sosial dari kasus ini sangat signifikan, terutama bagi petani dan masyarakat yang berharap proyek ini bisa meningkatkan ekonomi daerah.
Secara hukum, kasus ini bisa berdampak pada reputasi para pejabat terkait jika terbukti bersalah. Ekonomi juga bisa terganggu jika proyek ini terbukti gagal dan dana negara hilang tanpa manfaat nyata.
Subjudul 4 — Fakta Tambahan / Klarifikasi
Kejaksaan Sulsel telah memeriksa 10 saksi kunci dalam kasus ini, termasuk pejabat dinas dan pihak swasta. Dari pemeriksaan tersebut, tim penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti penting yang akan digunakan dalam konstruksi hukum kasus ini.
Selain itu, penggeledahan di luar wilayah Sulsel menunjukkan bahwa penyidik mencoba mengungkap aliran dana yang mungkin tidak terlihat di tingkat daerah. Kejaksaan juga menegaskan bahwa semua proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan.
Penutup — Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Kasus korupsi bibit nanas di Sulsel masih dalam penyelidikan intensif oleh Kejaksaan. Publik menantikan hasil akhir dari pemeriksaan 10 saksi kunci dan penggeledahan di berbagai lokasi. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi peringatan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara.
