Bupati Situbondo Karna Suwandi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Situbondo periode 2021-2024. Kasus ini memicu gelombang kekecewaan dan kritik terhadap pemerintah daerah yang dianggap gagal menjaga amanah publik, terlebih di tengah situasi pandemi yang menguras sumber daya negara.
Dana PEN sebesar Rp12 miliar yang seharusnya digunakan untuk pemulihan ekonomi rakyat justru disalahgunakan, menimbulkan kerugian besar bagi negara. Penyidik KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Bupati Situbondo dan Eko Prionggo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa.
Kronologi Lengkap
Kasus dugaan korupsi bermula dari penyidikan yang dilakukan KPK sejak 2024. Pada 6 Agustus 2024, penyidik melakukan penyidikan terkait penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat terkait pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo. Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan Karna Suwandi dan Eko Prionggo sebagai tersangka.
Penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan pada 21 Januari 2025, dengan masa tahanan selama 20 hari. Karna Suwandi dan Eko Prionggo ditahan di Rutan KPK Jakarta Timur. KPK menyebutkan bahwa dugaan korupsi ini melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan langsung untuk beberapa paket infrastruktur jalan, seperti ruas jalan Panyepen-Batu Rasang.
Mengapa Menjadi Viral?
Kasus ini menjadi viral karena melibatkan pejabat tinggi dan jumlah kerugian negara yang sangat besar. Publik merasa kecewa karena dana yang diharapkan menjadi bantuan bagi rakyat justru disalahgunakan. Media sosial dipenuhi komentar yang mengecam tindakan korupsi dan menuntut transparansi serta keadilan.
Selain itu, pernyataan Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono tentang pentingnya pencegahan korupsi juga turut memperkuat isu ini. Ia menekankan bahwa semua kepala daerah harus berkomitmen untuk mencegah korupsi, terutama dalam pengelolaan dana PEN yang sangat vital.
Respons & Dampak
Respons dari masyarakat sangat keras. LSM dan aktivis anti-korupsi menyampaikan dukungan kepada KPK untuk menuntaskan kasus ini. Mereka menilai bahwa tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Situbondo juga menyampaikan kekhawatiran akan dampak kasus ini terhadap program pembangunan dan pelayanan publik. Ini menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah daerah: bagaimana cara memulihkan kepercayaan publik setelah skandal besar ini?
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Saat ini, penyidik KPK sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Ada indikasi adanya keterlibatan “broker” dalam pencairan dana PEN, yang bisa saja membuka peluang bagi tersangka baru. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pihak terkait mengenai kemungkinan penambahan tersangka.
Selain itu, upaya pemulihan aset negara yang dirugikan juga sedang dilakukan. KPK menegaskan bahwa setiap rupiah dana publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan untuk dikhianati demi keuntungan pribadi.
Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Kasus korupsi dana PEN di Situbondo menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Publik menantikan keadilan dan penuntasan kasus ini hingga ke pengadilan. Semoga kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi di masa depan.
