Jakarta, helloborneo.com – Aksi yang sejatinya merupakan wujud kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, justru berubah menjadi ruang untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap tindakan represif aparat. Pada 28 Agustus 2025, aksi masyarakat sipil di seluruh Indonesia menjadi sorotan karena adanya dugaan penggunaan kekerasan berlebihan dan intimidasi oleh aparat kepolisian.
Kronologi Lengkap
Pada tanggal 28 Agustus 2025, ribuan warga negara melakukan aksi unjuk rasa di berbagai titik di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai tidak sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Dalam aksi tersebut, masyarakat sipil menuntut transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, apa yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menyampaikan aspirasi justru berubah menjadi tempat bagi tindakan represif.
Aparat kepolisian diduga menggunakan kekerasan berlebihan, termasuk penembakan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap peserta aksi. Salah satu korban yang meninggal adalah Affan Kurniawan, yang gugur akibat tindakan brutal aparat. Selain itu, banyak peserta aksi mengalami cedera dan trauma psikologis akibat tindakan yang dianggap tidak proporsional.
Mengapa Menjadi Viral?
Aksi ini menjadi viral karena adanya video dan foto yang menunjukkan tindakan represif aparat kepolisian. Video-video tersebut tersebar luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan publik. Masyarakat mengecam tindakan aparat yang dianggap tidak profesional dan melanggar prinsip hukum. Hashtag seperti #HentikanKekerasan dan #AffanKurniawan menjadi trending topic di berbagai platform media sosial.
Selain itu, komentar dari tokoh masyarakat, aktivis, dan lembaga perlindungan HAM memperkuat narasi bahwa tindakan aparat telah melanggar norma dan aturan hukum. Respons publik sangat kuat, baik secara online maupun offline, dengan banyaknya aksi solidaritas dan seruan untuk menuntut keadilan.
Respons & Dampak
Respons dari masyarakat sangat beragam. Banyak kalangan mengecam keras tindakan aparat dan meminta investigasi segera dilakukan. Tokoh-tokoh masyarakat, aktivis, dan organisasi HAM seperti Komnas HAM dan LPSK juga menyatakan dukungan kepada korban dan keluarga. Mereka menyerukan agar institusi kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan memberikan jaminan keamanan bagi para korban.
Dampak dari kejadian ini sangat signifikan. Rasa percaya masyarakat terhadap aparat kepolisian menurun, sementara tekanan terhadap pemerintah untuk melakukan reformasi sistem kepolisian semakin besar. Selain itu, isu kekerasan dan represi oleh aparat menjadi topik utama dalam debat publik dan diskusi politik.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Saat ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Mereka meminta informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian dan para korban. Selain itu, beberapa lembaga internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) juga menyoroti pentingnya menjaga standar HAM dalam penegakan hukum.
Pihak kepolisian belum memberikan klarifikasi resmi mengenai tindakan mereka. Namun, beberapa petinggi polisi menyatakan bahwa mereka akan memastikan proses investigasi berjalan secara transparan dan adil. Mereka juga berjanji untuk menindak tegas aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.
Penutup — Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keadilan dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Publik menantikan ketegasan dari panglima kepolisian untuk menghentikan arogansi aparat terhadap warga sipil. Dengan adanya tindakan represif yang terus berulang, masyarakat meminta reformasi sistem kepolisian yang lebih profesional dan manusiawi. Apa yang ditunggu publik berikutnya adalah tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menegakkan hukum dan keadilan.
