Lead / Teras Berita
Pertamina EP enggan menghadiri audiensi dengan Pemkot Jambi terkait konflik lahan zona merah. Keputusan ini memicu kekecewaan masyarakat dan berbagai pihak yang menantikan solusi dari masalah yang telah berlangsung lama. Isu ini menjadi viral di media sosial, karena menunjukkan ketidaktanggungjawaban perusahaan terhadap isu penting yang melibatkan masyarakat setempat.
Subjudul 1 — Kronologi Lengkap
Konflik lahan zona merah di wilayah Jambi telah menjadi isu yang sering dibahas oleh masyarakat dan lembaga pemantau. Sebelumnya, Pemkot Jambi mengajukan undangan audiensi untuk membahas masalah tersebut, termasuk tuntutan masyarakat terkait penggunaan lahan yang dikelola oleh Pertamina EP. Namun, pihak Pertamina EP tidak hadir dalam pertemuan tersebut, meskipun sejumlah pihak lain seperti DPRD Provinsi Jambi dan organisasi masyarakat hadir.
Menurut sumber lokal, konflik lahan ini terkait penggunaan lahan yang diduga berada di kawasan zona merah, yaitu area yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan atau masyarakat. Masalah ini telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan keluhan dari petani dan warga setempat tentang penggunaan lahan yang tidak transparan dan kurang melibatkan masyarakat.
Subjudul 2 — Mengapa Menjadi Viral?
Isu ini menjadi viral karena keengganan Pertamina EP hadir dalam audiensi yang diselenggarakan oleh Pemkot Jambi. Banyak netizen mengkritik tindakan perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dalam menghadapi isu penting yang melibatkan masyarakat. Postingan di media sosial, seperti Twitter dan Facebook, menyebar cepat dengan tagar #PertaminaEPTidakHadir dan #KonflikLahanJambi.
Selain itu, munculnya video-video yang memperlihatkan kekecewaan warga dan tokoh masyarakat juga memperkuat tren keviralan. Netizen menilai bahwa tindakan Pertamina EP mencerminkan ketidaktegasan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.
Subjudul 3 — Respons & Dampak
Respons dari masyarakat sangat beragam. Beberapa menyatakan kekecewaan terhadap keputusan Pertamina EP, sementara yang lain menyerukan agar pemerintah lebih aktif dalam menegakkan hak masyarakat. Tokoh masyarakat seperti Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto menyampaikan bahwa konflik lahan harus segera diselesaikan secara transparan dan adil.
Dampak dari isu ini juga terasa pada reputasi Pertamina EP. Masyarakat mulai meragukan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, ada ancaman hukum yang bisa muncul jika konflik ini tidak segera diselesaikan.
Subjudul 4 — Fakta Tambahan / Klarifikasi
Meski tidak hadir dalam audiensi, Pertamina EP belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan penolakan mereka. Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, perusahaan pernah menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada program-program sosial dan lingkungan.
Sebagai contoh, Pertamina EP Jambi telah mendukung program pertanian terpadu untuk masyarakat sekitar, seperti yang dilaporkan ANTARA pada April 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini tidak sepenuhnya menghapus keraguan masyarakat terhadap kebijakan perusahaan terkait lahan.
Subjudul 5 — Penutup — Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Ketidaktanggungan Pertamina EP dalam audiensi dengan Pemkot Jambi memicu kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat. Publik menantikan klarifikasi resmi dari perusahaan serta langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik lahan zona merah. Apakah Pertamina EP akan segera merespons atau justru memperburuk situasi, akan menjadi titik kritis berikutnya dalam isu ini.
