BPBD Banten Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Hingga Akhir Tahun
Pemerintah Kota Tangerang, Banten, memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga 11 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini mengenai potensi curah hujan lebat yang dapat berdampak pada banjir.
Status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebelumnya berlaku dari 11 Desember 2024 hingga 11 Februari 2025. Dengan perpanjangan ini, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan risiko bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Ubaidillah Anshar, menjelaskan bahwa perpanjangan status siaga telah ditandatangani oleh Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin. Informasi tersebut telah disebarkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat sebagai bentuk persiapan menghadapi musim hujan.
Kronologi Lengkap
Perpanjangan status siaga darurat bencana hidrometeorologi dilakukan berdasarkan rekomendasi BMKG melalui Surat Balai Besar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Nomor e.B/KL.00.02/004/KBB2/I/2025 tanggal 31 Januari 2025. Surat tersebut menyatakan bahwa periode Dasarian I Februari 2025 memiliki potensi hujan lebat di Kota Tangerang.
Selain itu, BMKG juga memprediksi bahwa pada Dasarian II Februari hingga Dasarian I Maret, curah hujan harian akan berada pada kategori rendah hingga menengah. Namun, beberapa kecamatan di Kota Tangerang tetap berada dalam kategori potensi banjir menengah.
Ubaidillah Anshar menegaskan bahwa perpanjangan status siaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan instansi terkait. Seluruh OPD telah bergerak untuk melakukan normalisasi drainase dan memastikan rumah pompa berfungsi dengan baik.
[IMAGE: BPBD Banten Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Hingga Akhir Tahun]
Mengapa Menjadi Viral?
Isu tentang status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Kota Tangerang menjadi viral karena adanya peringatan resmi dari BMKG yang memicu kekhawatiran masyarakat. Informasi ini tersebar luas melalui media massa dan platform digital, sehingga banyak warga mulai mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir.
Selain itu, kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa siaga juga menjadi sorotan, terutama karena wilayah Tangerang sering kali terkena dampak banjir akibat curah hujan tinggi. Hal ini membuat masyarakat lebih waspada dan mencari informasi lebih lanjut tentang cara mengantisipasi bencana.
[IMAGE: BPBD Banten Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Hingga Akhir Tahun]
Respons & Dampak
Respons terhadap perpanjangan status siaga darurat bencana hidrometeorologi cukup positif. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, seperti melakukan kerja bakti, memperbanyak biopori, serta tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, BPBD juga mengajak masyarakat untuk memastikan barang berharga disimpan dengan aman.
Di sisi lain, Pemkot Tangerang telah melakukan langkah-langkah mitigasi, seperti koordinasi dengan BNPB untuk normalisasi Kali Perancis pasca-banjir di Bandara Soekarno-Hatta. Instansi terkait juga memastikan infrastruktur penanggulangan bencana berjalan efektif.
[IMAGE: BPBD Banten Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Hingga Akhir Tahun]
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Menurut data BMKG, potensi hujan lebat di Kota Tangerang akan berlangsung pada Dasarian I Februari 2025. Meskipun intensitasnya akan berkurang pada bulan berikutnya, beberapa kecamatan masih berada dalam kategori risiko banjir menengah. Oleh karena itu, BPBD terus memantau perkembangan cuaca secara berkala.
Selain itu, BPBD juga menyiapkan layanan darurat melalui Sall Center 112 dan nomor piket 24 jam Posko Mako BPBD Kota Tangerang – 021-5582-144. Masyarakat dapat menghubungi layanan ini jika membutuhkan bantuan terkait bencana atau kegawatdaruratan.
Penutup
Status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Kota Tangerang akan berlaku hingga akhir tahun 2025. Publik menantikan tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak bencana. Dengan kesiapsiagaan yang optimal, diharapkan potensi banjir dapat diminimalisir dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.
