Lead / Teras Berita
Isu dana bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Kabupaten Probolinggo kembali menjadi perbincangan setelah audit menemukan selisih anggaran. Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk meringankan beban warga terdampak pandemi. Peristiwa ini memicu respons dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan.
Subjudul 1 — Kronologi Lengkap
Pada tahun 2023, pemerintah desa di Kabupaten Probolinggo mulai mengalihkan BLT DD yang awalnya ditujukan untuk dampak pandemi Covid-19 menjadi bantuan kemiskinan ekstrem. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Namun, beberapa desa, termasuk Desa Sidoluhur di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, menghadapi kendala dalam proses penyaluran BLT DD.
Laporan monitoring yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Kecamatan Lawang pada 19 Maret 2025 menunjukkan bahwa ada dua orang penerima BLT DD yang belum menerima dana. Keluhan masyarakat juga terkait keterlambatan pencairan dana. Meski demikian, jumlah penerima BLT DD di Desa Sidoluhur mencapai 36 orang dengan nominal Rp 900.000 per penerima.
Subjudul 2 — Mengapa Menjadi Viral?
Isu ini viral karena adanya dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana BLT DD. Masyarakat mulai merasa curiga dengan alur penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk membantu warga miskin. Selain itu, laporan audit yang menyebutkan adanya selisih anggaran semakin memperkuat persepsi bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai aturan.
Beberapa netizen dan aktivis sosial mulai membagikan informasi ini melalui media sosial, memicu diskusi publik. Isu ini juga mendapat perhatian dari lembaga pengawasan dan organisasi masyarakat yang menuntut kejelasan dari pemerintah desa.
Subjudul 3 — Respons & Dampak
Respons dari pihak terkait cukup cepat. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lawang, Effendi, S.E., menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut untuk memastikan semua penerima BLT DD menerima dana sesuai jadwal. Ia juga menegaskan bahwa selisih anggaran yang ditemukan dalam audit akan segera dikaji lebih lanjut.
Dampak dari isu ini terasa pada tingkat masyarakat. Beberapa warga mengeluhkan ketidakpastian dalam penerimaan bantuan. Di sisi lain, isu ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan pengelolaan dana desa.
Subjudul 4 — Fakta Tambahan / Klarifikasi
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Probolinggo terus menurun dari 114,25 ribu penduduk pada 2020 menjadi 37,74 ribu pada 2022. Namun, isu selisih anggaran BLT DD tetap menjadi perhatian utama.
Ketua Asosiasi Pegiat Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Probolinggo, Abdur Rahman, menjelaskan bahwa BLT DD sekarang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, ia menekankan bahwa proses pemilihan penerima harus dilakukan secara transparan dan akurat.
Penutup — Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Isu dana BLT DD di Probolinggo menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Publik menantikan klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah desa dan instansi terkait. Apa yang akan terjadi selanjutnya, masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.
