Nama Kombes Julihan Muntaha mendadak menjadi pusat sorotan publik. Jagat maya riuh, forum diskusi ramai, dan kolom komentar di media sosial meledak membahas sosok Kabid Propam Polda Sumut yang tiba-tiba diterpa isu pemerasan bernilai fantastis, mulai dari ratusan juta hingga menembus angka Rp 1 miliar. Seperti dilansir oleh Tribun News dua hari lalu.
Padahal, jabatan yang diemban Julihan Muntaha bukan sembarang posisi. Ia adalah Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut, sebuah institusi internal di tubuh Polri yang biasanya berperan sebagai penjaga etik, pengawas kedisiplinan, dan benteng terakhir integritas institusi kepolisian.
Namun kini, ironi pahit seolah melayang: seseorang yang seharusnya mengawasi dugaan pelanggaran, justru disebut-sebut terlibat dalam isu pemerasan.
Bid Propam: Penegak Disiplin yang Kini Jadi Sorotan
Sebagai informasi, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah unit Polri yang bertugas:
Menegakkan disiplin dan etika anggota
Mengawasi perilaku polisi
Menangani laporan masyarakat soal dugaan penyimpangan aparat
Melakukan pembinaan profesi
Mengamankan personel dan materiil
Menyelidiki dugaan pelanggaran di tubuh Polri
Fungsi ini vital. Tanpa Propam, pengawasan internal bisa lumpuh. Integritas institusi kepolisian dapat runtuh.
Karena itu, ketika isu dugaan pemerasan justru dihantamkan kepada pimpinan Propam, publik pun makin gelisah. Apalagi kasus ini mencuat di tengah derasnya tuntutan masyarakat agar Polri makin transparan dan tegas terhadap pelanggaran.
Dugaan Pemerasan Miliaran Rupiah
Isu yang menerpa Julihan Muntaha bukan persoalan ringan. Tuduhannya bukan sekadar pelanggaran etik biasa, melainkan tudingan bahwa dirinya:
👉 Memeras sesama anggota Polri
👉 Nominal diduga berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah
👉 Korban disebut berasal dari berbagai tingkatan
👉 Mulai dari bintara, perwira menengah, Kapolsek, hingga Kapolres
Modus yang dituduhkan juga membuat publik terhenyak: “mencari-cari kesalahan personel”, lalu memosisikan diri sebagai pihak yang bisa “menutup kasus” dengan imbalan uang.
Belum ada bukti resmi atau putusan apa pun yang menetapkan kesalahan pihak manapun. Namun, fakta bahwa isu ini viral di berbagai platform membuat tekanan publik begitu besar.
Nama Julihan Muntaha pun kini menghiasi berbagai judul berita dan menjadi trending topic pembicaraan warganet.
Irwasda Polda Sumut Langsung Bergerak
Menanggapi derasnya pemberitaan dan kegelisahan publik, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumut, Kombes Nanang Masbudi, turun tangan langsung.
Tidak menunggu lama setelah kabar viral itu merebak, ia menyatakan bahwa pihaknya telah memulai:
✔ Audit internal
✔ Investigasi menyeluruh
✔ Proses klarifikasi dan verifikasi terhadap informasi yang beredar
Langkah ini diambil atas perintah langsung Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto, sebagai bentuk respons cepat terhadap isu yang berkembang.
Kombes Nanang menegaskan bahwa audit tersebut dilakukan demi:
Transparansi
Akuntabilitas publik
Penegakan aturan internal
Menjawab keresahan masyarakat
Ia mengatakan, pihaknya perlu menggali fakta dan memeriksa seluruh informasi, baik dari laporan, bukti pendukung, maupun keterangan pihak-pihak terkait.
Menurutnya, isu yang sudah terlanjur viral seperti ini tidak bisa dibiarkan tanpa tindakan konkret. Ia menyebut audit tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga nama baik serta integritas institusi kepolisian.
Korban Disebut Mulai dari Pangkat Rendah
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa korban dugaan pemerasan tidak hanya pejabat atau perwira dengan jabatan tertentu, tetapi mencakup:
Polisi berpangkat rendah
Bintara
Perwira menengah
Kapolsek
Hingga Kapolres
Jika benar, ini berarti dugaan praktik tersebut berlangsung luas dan mempengaruhi banyak personel. Namun, sekali lagi, seluruh informasi ini masih perlu melalui proses audit dan verifikasi.
Polda Sumut sedang bekerja untuk memastikan apakah informasi yang viral itu benar terjadi atau hanya hoaks yang membesar di ruang publik.
Publik Menanti Bukti, Bukan Sekadar Isu
Kasus yang menyeret nama Kombes Julihan Muntaha menjadi gambaran betapa cepatnya isu bisa menyebar dan mengguncang publik.
Namun dalam negara hukum, segala tuduhan tetap harus:
Dibuktikan
Diverifikasi
Melalui mekanisme resmi
Kombes Julihan sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan terbuka yang menjawab secara langsung isu tersebut. Namun foto dirinya ketika diwawancara beberapa waktu lalu kembali digunakan banyak media sebagai ilustrasi pemberitaan.
Kini, publik menunggu hasil audit dari Irwasda. Apakah isu itu akan terbukti? Ataukah justru mereda setelah fakta lengkap diungkap?
Jabatan Strategis, Sorotan Berlipat
Sebagai Kabid Propam, Julihan Muntaha memang memegang jabatan yang sangat strategis. Propam punya otoritas mengawasi disiplin internal — sebuah kekuasaan yang bila disalahgunakan tentu bisa berdampak besar.
Karena itu, ketika tuduhan pemerasan muncul, publik pun bereaksi berlipat ganda.
Sebagian warganet mengungkap kekhawatiran bahwa praktik seperti ini, jika benar, dapat mencoreng nama institusi. Sebagian lagi menuntut agar penyelidikan dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu.
Dalam situasi seperti inilah, keberadaan audit Irwasda menjadi krusial.
Dampak Berita Viral dan Tekanan Masyarakat
Media sosial mempercepat penyebaran isu ini. Bahkan dalam waktu singkat, nama Julihan Muntaha masuk daftar pencarian populer di internet. Banyak yang ingin tahu:
Profilnya
Harta kekayaannya
Riwayat jabatannya
Apa yang sebenarnya terjadi
Pemberitaan semakin membesar karena publik menilai isu ini layak diusut tuntas. Apalagi berkaitan dengan lembaga pengawas internal kepolisian.
Di sisi lain, berkembang pula berbagai spekulasi yang belum tentu benar. Karena itu, tugas Irwasda bukan hanya mengaudit, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
Menanti Hasil Audit: Babak Baru Kasus Ini
Polda Sumut kini berada di titik penting. Hasil audit internal akan menentukan arah kasus ini selanjutnya.
Jika terbukti, maka proses etik hingga pidana mungkin akan berjalan.
Jika tidak terbukti, maka diperlukan klarifikasi komprehensif untuk meredam isu negatif dan memulihkan reputasi pihak yang dituduh.
Dalam pernyataan resminya, Kombes Nanang Masbudi menyebut audit ini sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ia menegaskan bahwa proses dilakukan objektif dan profesional.
“Ini bagian dari transparansi dalam menyikapi berita yang viral,” ujarnya tegas pada Senin (24/11/2025).
Sementara publik menunggu, media massa terus memantau perkembangan. Diskusi di sosial media terus berlangsung. Semua menantikan jawaban yang dapat memberikan kepastian.
Penutup: Kasus yang Menguji Integritas Institusi
Kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Kabid Propam Polda Sumut ini bukan sekadar isu personal. Ini adalah ujian besar bagi:
Transparansi Polri
Pengawasan internal
Penegakan disiplin aparat
Kepercayaan publik terhadap institusi
Apalagi terjadi pada pejabat yang memiliki kuasa penting dalam sistem etik kepolisian.
Hingga hasil audit resmi diumumkan, publik hanya bisa menunggu dan terus mengawasi.
Satu hal yang pasti: kebenaran harus ditemukan, dan keadilan harus berdiri tanpa memandang pangkat dan jabatan.
#KombesJulihanMuntaha, #PropamPoldaSumut, #IsuPemerasanPolisi, #KasusPolriViral, #AuditIrwasda, #PoldaSumut, #BeritaViralHariIni, #IsuHukumTerkini, #PenegakanDisiplinPolri, #UpdateMedanTerbaru
