Gorontalo Utara kembali menjadi sorotan setelah konflik lahan antara warga dan perusahaan perkebunan terus berlangsung. Isu ini viral di media sosial dan kalangan masyarakat sekitar, yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas perusahaan. Konflik ini memicu diskusi tentang keberlanjutan pengelolaan lahan dan hak masyarakat dalam mengakses sumber daya alam.
Kronologi Lengkap
Konflik lahan antara warga dan perusahaan perkebunan di Gorontalo Utara bermula dari perebutan lahan yang dianggap sebagai milik warga. Salah satu kasus yang menonjol adalah klaim warga Desa Londoun, Miksel Rambi, yang menyatakan bahwa PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL) menghalangi adiknya menggunakan lahan yang diklaim sebagai miliknya. Faktanya, lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sejak 2012.
Perusahaan membangun pos penjagaan untuk menjaga ketertiban kawasan hutan. Namun, warga tetap merasa diperlakukan tidak adil karena lahan yang mereka anggap milik sendiri dibatasi aksesnya. Selain itu, ada tuduhan bahwa perusahaan mengambil lahan tanpa persetujuan pemilik. Menurut Direktur PT BTL, Burhanuddin, perusahaan telah membeli lahan sesuai kesepakatan dengan pemiliknya untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan. Jalan ini juga digunakan oleh warga untuk berkebun jagung, meski ada aturan untuk keselamatan karena penggunaan truk besar.
Mengapa Menjadi Viral?
Isu ini viral karena adanya laporan dari organisasi seperti Forest Watch Indonesia (FWI), yang menyebutkan bahwa deforestasi di Gorontalo Utara mencapai 5.583,2 hektare dalam enam tahun terakhir. Dugaan deforestasi dilakukan oleh PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ). Data ini memicu reaksi keras dari mahasiswa dan aktivis lingkungan, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo yang mengecam tindakan perusahaan.
Selain itu, video dan unggahan di media sosial yang menunjukkan kerusakan hutan dan perbuatan perusahaan memperkuat narasi negatif. Komentar publik yang menyebutkan bahwa perusahaan hanya mementingkan keuntungan sementara masyarakat menderita juga turut mempercepat penyebaran informasi.
Respons & Dampak
Respons dari pihak terkait cukup beragam. Pemerintah daerah Gorontalo mengklaim telah melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan perkebunan, termasuk PT Tri Palma Nusantara, PT Agro Palma Khatulistiwa, dan PT Heksa Palma. Mereka juga menggalang kolaborasi dengan kelompok masyarakat di Gorontalo Utara. Namun, warga tetap merasa tidak puas karena belum ada solusi konkret untuk masalah lahan.
Dampak sosial dan ekonomi dari konflik ini sangat nyata. Ribuan petani kehilangan mata pencaharian akibat hilangnya lahan pertanian. Anak-anak dari wilayah ini juga terancam kehilangan akses pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit. Sementara itu, perusahaan terus beroperasi dengan alasan ekonomi dan investasi.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Menyikapi isu ini, PT BTL dan PT IGL memberikan klarifikasi bahwa mereka selalu terbuka untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan perusahaan. Mereka menegaskan bahwa pengambilan lahan dilakukan secara sah dan sesuai kesepakatan. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen memfasilitasi kebutuhan kayu bakar warga dengan tertib, melalui surat yang disetujui pemerintah desa dan perusahaan.
Namun, para aktivis dan masyarakat tetap bersikeras bahwa proses perizinan dan pengelolaan lahan harus lebih transparan. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih proaktif dalam melindungi hak warga dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Penutup — Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Konflik lahan antara warga dan perusahaan perkebunan di Gorontalo Utara masih berlanjut. Publik menantikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Bagaimana pihak berwenang akan menangani isu ini? Ini yang akan menjadi fokus utama dalam waktu dekat.
