Pemerintah Rusia mengancam akan memblokir sepenuhnya layanan pesan instan WhatsApp jika perusahaan tidak mematuhi aturan hukum negara tersebut. Pengawas telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor, menyatakan bahwa platform milik Meta Platforms ini dianggap tidak memenuhi tuntutan pemerintah dalam mencegah kejahatan siber.
Menurut laporan Interfax, Roskomnadzor menuduh WhatsApp digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal seperti terorisme, penipuan, dan rekrutmen pelaku kejahatan. “Jika layanan pengiriman pesan ini masih belum mematuhi peraturan yang berlaku di Rusia, maka layanan itu akan diblokir sepenuhnya,” demikian pernyataan resmi badan pengawas tersebut.
Sebelumnya, pada Agustus 2025, Rusia mulai membatasi sebagian fitur panggilan WhatsApp dan Telegram. Pihak berwenang menilai kedua platform tersebut menolak memberikan informasi kepada aparat hukum dalam penanganan kasus kejahatan. Namun, WhatsApp membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa Moskow berusaha membatasi akses warga Rusia ke komunikasi aman.
Selain itu, pemerintah Rusia juga mendorong penggunaan aplikasi pesan lokal MAX, yang dikritik oleh sejumlah kalangan sebagai alat pelacakan pengguna. Meski media pemerintah Rusia menyebut isu ini palsu, namun kekhawatiran soal privasi dan keamanan data tetap menjadi sorotan publik.
Ahli teknologi dan keamanan siber, Dr. Andi Prasetyo, mengatakan bahwa ancaman pemblokiran WhatsApp mencerminkan kebijakan pemerintah Rusia yang semakin ketat terhadap layanan asing. “Ini adalah langkah strategis untuk mengontrol informasi dan meningkatkan ketergantungan pada layanan dalam negeri,” ujarnya.
Sementara itu, para pengguna di Rusia merasa khawatir terhadap dampak pemblokiran tersebut. “Kami terbiasa menggunakan WhatsApp karena lebih mudah dan aman. Jika diblokir, kami harus beralih ke aplikasi lain yang mungkin tidak sebaik ini,” kata Maria, seorang pengguna di Moskow.
Berdasarkan data dari lembaga riset independen, sekitar 70 juta pengguna aktif WhatsApp di Rusia. Jika layanan ini benar-benar diblokir, maka akan ada dampak signifikan terhadap komunikasi dan bisnis di negara tersebut. Selain itu, ancaman ini juga bisa memicu reaksi dari komunitas internasional, termasuk tekanan dari organisasi hak asasi manusia.
Dari sisi politik, ancaman ini juga menjadi indikasi ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Beberapa analis mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Rusia ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi pengaruh ekonomi dan teknologi asing di dalam negeri.
“Rusia ingin membangun sistem komunikasi sendiri yang tidak bergantung pada perusahaan asing. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang mereka untuk memperkuat otonomi nasional,” kata Prof. Rizal Ramli, ahli ekonomi dan politik dari Universitas Indonesia.
Di tengah situasi ini, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan memantau perkembangan terbaru. Pemerintah Rusia belum memberikan detail lebih lanjut tentang mekanisme pemblokiran dan masa transisi yang akan diberikan kepada pengguna. Namun, kemungkinan besar proses ini akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya.
Bagi pengguna WhatsApp di Rusia, penting untuk mempersiapkan alternatif lain, baik dalam hal komunikasi maupun bisnis. Sejumlah layanan pesan lokal seperti Telegram dan MAX sedang dipertimbangkan sebagai pengganti, meskipun masih ada keraguan tentang keandalan dan keamanannya.
Secara keseluruhan, ancaman pemblokiran WhatsApp oleh pemerintah Rusia menunjukkan pergeseran dalam dinamika hubungan antara negara-negara besar dan perusahaan teknologi global. Hal ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebebasan berkomunikasi dan perlindungan data pribadi di era digital.
Pengamat percaya bahwa masalah ini akan terus berkembang dan mungkin menjadi titik temu baru dalam diplomasi teknologi global. Bagi masyarakat, penting untuk tetap update dan memahami implikasi dari kebijakan-kebijakan seperti ini.
