Dalam konteks politik Indonesia, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran penting dalam menentukan arah dukungan politik masyarakat. Namun, konflik internal yang terjadi di Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan ini mulai memengaruhi peta dukungan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Perubahan dinamika internal NU ini tidak hanya berdampak pada pengambilan keputusan internal partai, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam penentuan kandidat yang akan didukung.
PBNU, yang dikenal sebagai organisasi besar dengan basis massa yang luas, sebelumnya sering menjadi “pemegang kunci” dalam pemilu dan pilkada. Namun, konflik antara dua kubu di dalam tubuh PBNU—yaitu kubu yang mendukung rekomendasi kader NU untuk maju dalam pilkada, serta kubu yang menolak—telah mengganggu koordinasi dan strategi politik yang sebelumnya jelas. Hal ini memicu kebingungan di kalangan kader dan pengikut NU tentang siapa yang akan menjadi wajah resmi dari NU dalam kontestasi pilkada.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui tujuan pasti dari revisi UU Pilkada yang sedang dibahas oleh DPR. Ia menekankan bahwa PBNU akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan komentar resmi. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa PBNU masih dalam proses evaluasi terhadap isu-isu yang berkembang di luar organisasi, termasuk bagaimana perubahan regulasi bisa memengaruhi posisi NU dalam pilkada.
Konflik internal PBNU juga berpotensi mengurangi pengaruh NU dalam pemilu dan pilkada, karena keterlibatan kader NU dalam pilkada biasanya dipandu oleh rekomendasi resmi dari PBNU. Jika kader-kader NU bimbang atau tidak yakin dengan kebijakan internal PBNU, maka mereka cenderung lebih sulit untuk memperoleh dukungan dari massa NU secara masif.
Selain itu, kebingungan internal PBNU juga bisa memengaruhi persepsi publik terhadap NU sebagai organisasi yang stabil dan dapat dipercaya. Di tengah polarisasi politik yang semakin tajam, masyarakat cenderung mencari kejelasan dalam mendukung calon kepala daerah. Jika NU tidak mampu memberikan panduan yang jelas, maka kemungkinan besar para kader dan pengikutnya akan beralih ke partai lain atau individu yang dianggap lebih konsisten.
Menurut Poltracking Indonesia, hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden berbeda-beda di setiap provinsi. Di Jawa Tengah dan DIY, Ganjar Pranowo-Mahfud MD unggul, sementara di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih diminati. Di DKI Jakarta dan Banten, persaingan antara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo-Gibran sangat ketat. Meskipun demikian, NU tetap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola suara di wilayah-wilayah tersebut.
Dalam konteks pilkada serentak, NU memiliki potensi besar untuk memengaruhi hasil pemilihan di beberapa daerah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Namun, jika konflik internal PBNU terus berlanjut tanpa solusi, maka kekuatan NU dalam pilkada bisa melemah. Hal ini bisa membuka peluang bagi partai-partai lain untuk merebut perhatian kader dan pengikut NU.
Sebagai organisasi yang memiliki akar kuat di masyarakat, NU memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Konflik internal yang terjadi saat ini harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu proses demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam pilkada. Selain itu, PBNU perlu memperkuat komunikasi dengan kader dan pengikutnya agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait posisi organisasi dalam kontestasi politik.
Dengan begitu, PBNU tetap bisa menjadi mitra strategis dalam membangun demokrasi yang sehat dan transparan. Dukungan yang jelas dari PBNU kepada kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai NU akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada dan meningkatkan partisipasi politik yang sehat.
