REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengungkap proyeksi manfaat dan target penyelesaian kereta kilat yang menjadi bagian dari rencana besar-besaran pengembangan perkeretaapian nasional hingga 2030. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub, Arif Anwar, menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antardaerah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Anggarannya Rp 853 triliun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana induk kereta api hingga 2030,” ujar Arif dalam acara integrasi transportasi di sektor darat, perkeretaapian, udara, dan laut di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Arif menjelaskan bahwa proyek ini mencakup pembangunan total rel sepanjang 10.524 kilometer (km), termasuk jaringan kereta api perkotaan sepanjang 3.725 km. Saat ini, jaringan rel yang telah terbangun baru mencapai sekitar 7.000 km. “Jadi, PR kita sampai 2030 masih panjang. Masih ada sekitar 3.000 km yang harus dibangun,” sambung Arif.
Selain pembangunan jalur, anggaran tersebut juga digunakan untuk pengadaan sarana transportasi. Arif mencatat kebutuhan 2.839 lokomotif dan 34.178 kereta untuk kereta penumpang, serta 2.475 lokomotif dan 28.364 kereta untuk kereta barang dalam menopang operasional jaringan yang berkembang.
Pengembangan rel akan tersebar di berbagai wilayah, dengan target jalur pada 2030 mencakup: Pulau Jawa, Madura, dan Bali sepanjang 5.590 km (saat ini 4.536 km), Sumatera menjadi 2.900 km (saat ini 1.854 km), Sulawesi menjadi 734 km (saat ini 71 km), serta rel baru di Kalimantan 1.200 km dan Papua 100 km.
Untuk mewujudkan rencana ambisius tersebut, pemerintah mendorong skema pembiayaan kreatif atau creative financing agar tidak bergantung pada APBN. “Sehingga kebutuhan skema pembiayaan nonAPBN atau creative financing ini misalnya bisa memakai investasi murni, konsesi, dan sebagainya. Kemudian juga melalui skema APBU,” ucap Arif.
Menurut Arif, pendekatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meminimalkan penggunaan APBN dalam pembangunan infrastruktur besar. Arif menegaskan kolaborasi dengan pihak swasta dan investor nasional maupun internasional akan menjadi kunci keberhasilan program pembangunan perkeretaapian nasional ke depan.
“Ini memang arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak atau seminimal mungkin bisa didukung tidak menggunakan APBN. Jadi, dibutuhkan investor dalam hal ini,” kata Arif.
