Ketika banjir melanda wilayah Sumatera Utara (Sumut), tidak hanya air yang menghancurkan, tetapi juga kayu gelondongan yang berserakan di permukaan air. Fenomena ini memicu keheranan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar: dari mana asal kayu-kayu tersebut, dan apakah ada unsur penebangan liar di baliknya?
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi ini. Ia menilai bahwa tindakan cepat diperlukan untuk menjawab kebingungan publik dan memastikan kejelasan atas peristiwa yang viral di media sosial.
“Tim investigasi harus segera dibentuk untuk menelusuri sumber kayu-kayu itu, apakah ada penebangan ilegal, siapa pelakunya, serta seberapa besar kerusakan hutan alam yang terjadi,” ujar Daniel saat menghadiri Kemah Nasional Lintas Iman di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2025).
Kayu Gelondongan: Tanda Kekhawatiran Lingkungan
Video yang beredar di media sosial menunjukkan kayu-kayu gelondongan yang terbawa oleh banjir. Rekaman tersebut diduga berasal dari wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warganet mulai mengaitkan fenomena ini dengan deforestasi yang telah merusak ekosistem hutan di wilayah tersebut.
Daniel menegaskan bahwa pembalakan liar atau kerusakan hutan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ia khawatir dampak anomali cuaca akan semakin ekstrem dan meluas ke pulau-pulau lain di luar Sumatera.
“Yang paling penting tim investigasi ini adalah untuk mencegah tidak terulangnya kejadian serupa. Karena kalau terulang, anomali cuaca akan semakin kuat dan cepat. Enggak hanya di Sumatera, nanti seluruh pulau akan terlanda bencana,” ucapnya.
Pemanggilan Kementerian dan Penegak Hukum
Daniel mengatakan bahwa Komisi IV DPR akan memanggil kementerian terkait seperti Kementerian Kehutanan dalam Rapat Kerja (Raker). Ia menekankan bahwa pemerintah harus merespons secara cepat dan membentuk tim investigasi independen.
“Ya tentu kita bertanya, dan kita akan mendorong nanti raker berikut secepatnya kita akan pertanyakan itu ya kepada Kementerian Kehutanan, kementerian terkait. Tetapi secara umum, pemerintah harus merespons cepat, segera bentuk tim investigasi ya. Sehingga masyarakat merasa tenang, masyarakat merasa percaya, trust, terhadap pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan harus menjadi leading sector dalam investigasi ini, dan pemerintah dapat menggandeng aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam tim koordinasi.
Masyarakat Menuntut Kejelasan dan Transparansi
Tidak hanya anggota legislatif, masyarakat luas juga menuntut kejelasan dan transparansi dari pemerintah. Viralnya video kayu gelondongan yang terbawa banjir memicu warga untuk mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan hutan dan pencegahan bencana.
“Kita ingin tahu, apa benar ada penebangan liar di daerah tersebut? Apakah pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mencegah hal-hal seperti ini?” ujar salah satu warga di Sumatera Utara.
Dampak Jangka Panjang dan Kebijakan yang Diperlukan
Polemik kayu gelondongan ini tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga masalah hukum dan kebijakan. Penebangan liar yang merajalela telah menciptakan dampak destruktif terhadap kehidupan liar, masyarakat, dan iklim global. Pemerintah dari berbagai negara yang menghadapi masalah ini telah mengalami kerugian dari hilangnya pemasukan hingga mencapai miliaran dolar, sementara masyarakat adat dan komunitas lokal kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera menindaklanjuti desakan masyarakat dan membentuk tim investigasi independen. Hal ini tidak hanya untuk menjawab pertanyaan masyarakat, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
