Di penghujung tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan konsep rebranding dari pelayanan publik yang menandai pergeseran signifikan dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan hadirnya INA DIGITAL, transformasi ini menjadi katalis untuk membangun sistem pelayanan yang lebih inovatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa akselerasi teknologi telah menjadi salah satu faktor utama dalam mengubah paradigma pelayanan publik. “Transformasi ini membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (31/12).
Kementerian PANRB membangun tata kelola digital yang terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis siklus kehidupan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara proaktif, personal, dan terintegrasi.
Langkah Konkret dalam Transformasi
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyebutkan bahwa beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung transformasi ini antara lain penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP), pembinaan inovasi pelayanan publik, serta pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang akan terintegrasi dengan INAku. Selain itu, Kementerian PANRB juga melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada 633 instansi pemerintah.
Hasil evaluasi ini menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan prima. “Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kami menciptakan ekosistem pelayanan publik yang inovatif, inklusif, dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wamen Purwadi.
Pelayanan Publik yang Berorientasi pada Masyarakat
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menegaskan bahwa rebranding ini lebih dari sekadar slogan. “Ini tentang membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui upaya meningkatkan aksesibilitas dan memberikan keunggulan,” jelas Otok.
Pelayanan publik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi keberlanjutan dan dengan desain pelayanan yang dipusatkan pada kebutuhan masyarakat. “Langkah ini dimulai dengan mendorong seluruh instansi pemerintah untuk selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam mendesain pelayanan publik,” tambahnya.
Tiga Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024
Di hari terakhir di tahun 2024, Kementerian PANRB juga mengumumkan hasil evaluasi pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024. Terdapat tiga hasil evaluasi yang disampaikan, yakni:
- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
- Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
- Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)
Hasil evaluasi ini ditetapkan berdasarkan Kepmen PANRB No. 659/2024 tentang Hasil PEKPPP pada Lingkup Pemerintah Daerah (PEMDA) Tahun 2024; Kepmen PANRB No. 661/2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan MPP; dan Kepmen PANRB No. 662/2024 tentang Hasil Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.
Peringkat Pelayanan Prima di Tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten
Beberapa pemerintah daerah berhasil meraih predikat Pelayanan Prima di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Contohnya:
- Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta meraih predikat Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Provinsi.
- Surakarta, Bandung, dan Depok menjadi kota-kota yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Kota.
- Cilacap, Sidoarjo, dan Sleman menjadi kabupaten-kabupaten yang dinobatkan sebagai Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Kabupaten.
Penghargaan Khusus untuk Pelayanan Ramah Kelompok Rentan dan MPP
Selain itu, ada beberapa instansi yang mendapatkan penghargaan khusus. Misalnya, Provinsi Jawa Timur – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat – Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB meraih predikat Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Badung, Kota Balikpapan, dan Kota Bandung meraih penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Prima.
Menjadi Bagian dari Transformasi
Deputi Otok mengajak instansi pemerintah bersama seluruh ASN untuk menyatukan tujuan dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. “Dengan bergerak bersama-sama, maka pemerintah dapat mengubah citra mengenai layanan publik serta mendefinisikan ulang arti melayani,” katanya.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang mencerminkan semangat Indonesia sebagai negara yang kuat, inovatif, dan maju. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk semua,” pungkasnya.
Kesimpulan
Transformasi pelayanan publik di Indonesia tidak hanya tentang perubahan teknologi, tetapi juga tentang perubahan mindset. Dengan fokus pada kebutuhan masyarakat, pelayanan publik akan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Ini adalah langkah penting menuju sistem kecuali yang lebih baik, di mana setiap warga negara bisa merasakan manfaat langsung dari reformasi birokrasi.
