Ringkasan Berita:
- Komisi X DPR menawarkan pengurangan dan keringanan biaya UKT untuk mahasiswa yang terkena dampak bencana nasional.
- Esti meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan pendataan mahasiswa yang terdampak serta memberikan penundaan pembayaran SPP.
- Lebih dari seribu lembaga pendidikan terkena dampak bencana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah siap memberikan bantuan darurat pendidikan.
– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti menyarankan agar Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memberikan pengurangan biaya kuliah bagi mahasiswa yang terkena dampak bencana di Indonesia.
Selain itu, anggota politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga menginginkan pemerintah menyediakan akses internet yang murah bagi mahasiswa yang terkena dampak bencana.
“Kami berharap pemerintah memberikan keringanan atau penangguhan pembayaran biaya sekolah maupun kuliah bagi siswa yang terkena dampak. Kebijakan ini diperlukan untuk mengurangi beban keluarga yang sedang berusaha memulihkan kondisinya,” ujar MY Esti dalam pernyataan tertulisnya, Senin (1/12/2025).
Anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan bahwa tingkat dampak bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur dan permukiman.
Namun, hal ini juga menggoyang kelangsungan pendidikan ribuan siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia.
“Oleh karena itu, kami memohon kepada Kemendiktisaintek untuk segera mengidentifikasi seluruh mahasiswa yang berasal dari daerah terkena bencana melalui perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta memberikan keringanan dan penundaan pembayaran SPP. Mengingat saat ini sudah mendekati UAS dan memasuki semester genap 2026,” ujar Esti.
Penghapusan dan pengurangan UKT untuk mahasiswa dianggap penting oleh Esti.
“Kebijakan ini harus berlaku untuk seluruh mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah yang terkena bencana di Indonesia, bukan hanya Aceh, Sumut, dan Sumbar,” katanya.
Esti meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk segera melakukan pendataan nasional yang terpadu terhadap seluruh mahasiswa dari daerah bencana.
Termasuk dari Tapanuli Utara, Humbahas, Karo di Sumatra Utara, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bireun hingga Lhokseumawe.
Berikut adalah beberapa variasi dari teks tersebut: 1. Selanjutnya, wilayah Sumatra Barat, khususnya Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Kemudian juga mencakup Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan, Sulawesi Tengah serta Sulawesi Selatan, pesisir Jawa-Bali, Papua, dan Jakarta. 2. Untuk area Sumatra Barat, terutama Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Sementara itu, wilayah lain yang termasuk adalah Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, pesisir Jawa-Bali, Papua, serta Jakarta. 3. Berikutnya, wilayah Sumatra Barat seperti Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Lalu wilayah Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, pesisir Jawa-Bali, Papua, serta Jakarta. 4. Di Sumatra Barat, khususnya di Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Selain itu, wilayah lain yang termasuk adalah Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, pesisir Jawa-Bali, Papua, serta Jakarta. 5. Wilayah Sumatra Barat, khususnya Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Selanjutnya, wilayah Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, pesisir Jawa-Bali, Papua, serta Jakarta.
“Harus didata dengan benar mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah tersebut,” kata Esti.
Lebih dari 1.000 institusi pendidikan di Sumatra mengalami dampak dari bencana tersebut.
Di bidang pendidikan dasar dan menengah, total sebanyak 1.009 sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengalami dampak dari bencana banjir dan tanah longsor.
Kemendikdasmen mengungkapkan jumlah satuan pendidikan yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh sebanyak 310, Sumut sebanyak 385, dan Sumbar sebanyak 314.
Rincian untuk Provinsi Aceh terdiri dari 57 PAUD, 91 SD, 55 SMP, 65 SMA, 34 SMK, 1 PKBM/SKB, serta 7 SLB.
Kemudian untuk Provinsi Sumut terdapat 76 PAUD, 199 SD, 92 SMP, 11 SMA, 6 SMK, serta 1 SLB.
Sementara untuk Provinsi Sumbar terdiri dari 51 PAUD, 63 SD, 71 SMP, 20 SMA, 1 SMK, dan 8 SLB.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan penanggulangan serta pemetaan, agar kegiatan belajar-mengajar bagi siswa di wilayah yang terkena banjir tetap bisa berlangsung.
“Kami telah melakukan tindakan mitigasi dan pemetaan, bukan hanya di Aceh dan Sumatera Utara, tetapi juga di beberapa wilayah di Jawa Timur, serta Jawa Tengah,” ujar Abdul Mu’ti melalui pernyataan tertulis, Senin (1/12/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa sebagai tindakan darurat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membangun tenda-tenda darurat di beberapa lokasi yang terkena dampak.
Dan mengalokasikan dana darurat tahap awal lebih dari Rp 4 miliar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merespons kejadian ini dengan mengumpulkan dana bantuan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap barang-barang yang diperlukan.
Kami sedang menunggu informasi data tersebut, apabila sudah tersedia maka kami dapat segera memproses pengiriman. Kami juga terus berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” katanya.
Persediaan bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dalam situasi darurat pemulihan. Pertama, tenda ruang kelas darurat yang terdiri dari 126 unit tenda ruang kelas darurat. Kedua, paket perlengkapan belajar siswa (School Kit) yang mencakup 10.200 paket school kit.
Ketiga, dana berupa Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran sebesar @ Rp25 juta/voucher, bantuan keuangan, serta Bantuan Operasional SPAB 20 Paket.
Empat adalah dukungan psikososial, yaitu dua paket bantuan sebesar Rp50 juta per paket untuk mendukung layanan bantuan psikososial bagi siswa di wilayah yang terkena dampak.
Lima merupakan buku teks dan non teks dengan keterangan 20.000 salinan buku teks, 15.000 salinan buku non teks, serta 50.000 salinan buku teks dan non teks akan dilakukan pengadaan.
Enam adalah program revitalisasi pada tahun 2026 yang menjadi fokus utama untuk wilayah yang terkena dampak bencana.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sedang mengidentifikasi kebutuhan tenda darurat serta paket sekolah, pembuatan grup WhatsApp berdasarkan provinsi, serta melibatkan mitra.
Serta menyediakan bantuan psikososial berupa dana untuk satuan pendidikan yang memerlukan.
Berikut adalah beberapa variasi dari teks yang diberikan: 1. Selanjutnya, rencana pengumpulan donasi uang dari individu melalui QRIS yang sedang dalam proses, serta pembuatan rekening bantuan dan donasi yang dikumpulkan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT). 2. Rencana penggalangan dana melalui QRIS untuk donasi pribadi sedang dalam pengerjaan, serta penyusunan rekening bantuan dan donasi yang akan dikelola oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT). 3. Berikutnya, rencana pengumpulan donasi uang dari pihak pribadi via QRIS yang sedang diproses, serta pembuatan rekening bantuan dan donasi yang akan diatur di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT). 4. Proses penggalangan dana melalui QRIS untuk donasi pribadi sedang berlangsung, sementara itu pembuatan rekening bantuan dan donasi yang terkumpul di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga sedang dilakukan. 5. Rencana pengumpulan donasi uang dari individu melalui sistem QRIS yang sedang dalam proses, serta pembentukan rekening bantuan dan donasi yang dikelola oleh tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(/Gilang P, Fahdi F)
