, BLORA– Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora tahun 2026 telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD Kabupaten Blora, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Blora, Minggu, (30/11/2025) malam.
Sebelumnya, telah dilakukan penyampaian pendapat fraksi DPRD Kabupaten Blora dan jawaban terhadap pendapat tersebut oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman.
Dalam rapat tersebut, juga dilakukan penentuan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2026.
Beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Blora menyampaikan pendapatnya mengenai berbagai isu penting terkait pembangunan Kabupaten Blora.
Pendapat dari fraksi disampaikan oleh kumpulan fraksi yang diwakili oleh Galuh Widiasih Mustikasari sebagai juru bicara dan dari fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Bibi Hastuti.
Bupati Arief dalam jawabannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026 mendatang terjadi pengurangan dana TKD dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan beberapa tindakan penyesuaian.
“Terkait dengan pandangan fraksi-fraksi, saya ingin menyampaikan terima kasih pertama dari fraksi gabungan, dalam menghadapi penurunan TKD tentu kami setuju dengan fraksi gabungan bahwa perlu dilakukannya optimalisasi PAD, optimalisasi pengurangan pajak, serta masukan lainnya, termasuk berkaitan dengan BUMD,” ujar Bupati Arief.
“Menyangkut potensi pendapatan di sektor minyak dan gas bumi, ini tentu akan menjadi catatan bagi kita di masa depan,” tambahnya dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (2/12/2025).
Selanjutnya, Bupati Arief menyampaikan bahwa terkait potensi Pendapatan Asli Daerah dari BUMD Kabupaten Blora, BUMD Energi juga menjadi fokus yang perlu diawasi bersama.
Kemudian beberapa infrastruktur jalan yang masih memerlukan perbaikan akan menjadi fokus, termasuk opsi skema pendanaannya untuk melanjutkan pembangunannya.
“Selain pinjaman daerah, juga ada Inpres jalan daerah. Dan pada tahun 2026 nanti kita akan mengajukan kembali, semoga beberapa ruas lainnya dapat diajukan melalui skema Inpres jalan daerah,” katanya.
Termasuk jalan yang menjadi akses masyarakat di daerah pedesaan juga akan diperhatikan, baik melalui program TMMD maupun bentuk lainnya.
Selanjutnya terkait dengan dan kinerja OPD, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi, pengawasan, dan dorongan agar kinerja OPD menjadi lebih efisien. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan profesionalisme ASN akan terus dilakukan.
“Kita akan terus berupaya agar kinerja Aparatur Sipil Negara kita ke depan terus kita tingkatkan,” tambahnya.
Dari sisi pertanian, Pemkab akan terus berupaya agar para petani dapat dengan mudah mendapatkan alat pertanian dan sebagainya.
Mereka akan terus bekerja sama dan mengajukan usulan baik kepada Kementerian maupun ke Provinsi. Mereka juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan agroindustri.
Selanjutnya mengenai program MBG, Tim Pengawas MBG Kabupaten Blora akan terus melakukan pengawasan agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar.
“Pastinya Satgas MBG yang dipimpin oleh Wakil Bupati, Ibu Wakil telah berusaha dalam pengawasan ini. Kedepannya kami meminta dukungannya agar kita bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG yang ada di Kabupaten Blora,” katanya.
Selanjutnya, masukan dan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Blora yang disampaikan dalam pandangan fraksi akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
“Kami telah mencatatnya dan akan menjadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blora ke depan,” katanya.
Bupati Arief juga menghargai kerja sama dan dukungan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Blora, sehingga Ranperda tersebut dapat disetujui.
“Alhamdulillah seluruh tahapan yang telah kita lalui dan berikutnya akan segera dikirim ke Provinsi guna mendapatkan penilaian Gubernur, dan tentu saja kami berharap proses untuk tahun 2026 dapat kita jalankan dengan baik,” katanya. (Iqs)
