Apakah utang pemerintah benar-benar aman? Bagaimana skema baru yang diungkapkan Menteri Keuangan bisa mengatasi masalah ini? Mengapa masyarakat harus khawatir atau justru tenang?
Mediahariini.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat pernyataan mengejutkan terkait utang pemerintah yang mencapai Rp9.138,05 triliun per Juni 2025. Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone (1), ia menyatakan bahwa utang tersebut masih dalam batas aman dan memiliki strategi khusus untuk melunasinya.
“Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan, tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” ujar Purbaya saat ditemui usai pulang kantor, Senin (27/10/2025) (1).
Purbaya menjelaskan bahwa utang pemerintah pusat per akhir Juni 2025 adalah Rp9.138,05 triliun, yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.980,87 triliun dan pinjaman senilai Rp1.157,18 triliun. Angka ini merupakan rasio sebesar 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “39% PDB dari standar ukuran internasional itu masih aman,” katanya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025) (2).
Selain itu, Purbaya menekankan bahwa ukuran keamanan utang tidak bisa dilihat dari besarnya nominal. Ia meminta semua pihak tidak menjadikan nominal utang pemerintah sebagai pembangkit sentimen negatif bagi perekonomian. “Kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya,” jelas Purbaya (2).
Dalam upaya menekan utang, Purbaya mengungkapkan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menekan defisit dan menaikkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax-to-GDP ratio). “Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” jelasnya (1).
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Riko Amir menjelaskan bahwa utang-utang tersebut akan dilunasi pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah masih punya kemampuan untuk membiayai defisit dan utang. “Setiap utang jatuh tempoh itu harus dibayar, jadi kita sampai saat ini tidak membuat semacam negosiasi lagi bahwa kita akan cicil lagi (minta tambahan waktu) gitu, nggak. Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo tadi,” kata Riko dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024) (3).
Strategi refinancing menjadi salah satu solusi utama. Refinancing merupakan skema pendanaan dengan mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil. “Karena yang dilihat adalah kemampuan dari negara kita, refleksinya apa? Refleksinya tadi credit rating kita yang investment grade, yang menyatakan kondisi ekonomi kita cukup baik, membuat kita masih bisa melakukan refinancing terhadap utang yang jatuh tempoh tersebut,” terangnya (3).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingginya utang jatuh tempo utang disebabkan pandemi COVID-19. Saat itu Indonesia membutuhkan hampir Rp 1.000 triliun tambahan belanja, saat penerimaan negara turun 19% karena aktivitas ekonomi berhenti. “Jadi kalau tahun 2020, maksimal jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di tujuh tahun dan sekarang konsentrasi di tiga tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian di 2028 tahun. Nah ini lah yang kemudian menimbulkan persepsi kok banyak sekali utang numpuk,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024) (4).
Sementara itu, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah menyampaikan, Rp 1.000 triliun dari total Rp 3.600 triliun di APBN Prabowo di tahun depan akan digunakan untuk membayar utang. “Soal APBN kita cuma punya Rp 3.600 triliun, Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp 1.300-1.400 kirim ke daerah sebagai DAU DAK kita tinggal punya Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun, Rp 1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu,” kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024) (5).
Purbaya menjamin selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan, penerbitan utang akan dikurangi sesuai dengan strategi peningkatan penerimaan negara secara lebih besar dan optimal ke depan. “Kita akan coba kurangi penerbitan utang seoptimal mungkin. Kalaupun saya utang harus digunakan, jangan sampai ada kebocoran,” tegas Purbaya (2).
Berdasarkan catatan Kemenkeu per Juni 2025, utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138,05 triliun atau 39,86% PDB. Jumlah itu turun dari catatan per Mei 2025 yang sebesar Rp 9.177,48 triliun. “Jadi per akhir Juni 2025 sebesar 39,86% debt to GDP ratio-nya, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto (6).
Penutup
Utang pemerintah yang mencapai Rp9.138,05 triliun per Juni 2025 masih dalam batas aman, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan strategi efisiensi belanja anggaran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berupaya menekan utang tersebut. Meski ada tantangan, Purbaya yakin bahwa utang bisa dilunasi tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
Daftar Sumber Resmi/Kutipan:
1. Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan, Institusi: Kemenkeu) – Okezone – 27 Oktober 2025
2. Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan, Institusi: Kemenkeu) – Okezone – 10 Oktober 2025
3. Riko Amir (Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR, Institusi: Kemenkeu) – Media Gathering Anyer – 26 September 2024
4. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan, Institusi: Kemenkeu) – Rapat Kerja DPR RI – 6 Juni 2024
5. Burhanuddin Abdullah (Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Institusi: UOB Economic Outlook) – 25 September 2024
6. Suminto (Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Institusi: Kemenkeu) – Okezone – 10 Oktober 2025
Bila ada kekeliruan pemberitaan, klarifikasi dan konfirmasi dapat disampaikan ke no.WA: Contact: +6285136056172 (an.Frontdesk MediaHariIni.com) atau klik link ini untuk pesan langsung https://mediahariini.com/wa
UtangPemerintah #PurbayaYudhiSadewa #RasioUtang #PDB #PertumbuhanEkonomi #Refinancing #SuratBerhargaNegara #Kemenkeu #APBN #PembayaranUtang #EkonomiIndonesia #KrisisKeuangan #Pajak #InvestmentGrade #CreditRating #KondisiEkonomi #PengeluaranAnggaran #EfisiensiBelanja #UtangRp9138Triliun #PembangunanNasional #StabilitasEkonomi #UtangJatuhTempo #PembayaranUtang2025 #UtangPemerintah2025 #StrategiLunasiUtang #KemampuanPemerintah #PembangunanInfrastruktur
