JAKARTA, https://soeara.com– Pendidikan menjadi salah satu sektor yang juga terkena dampak dari banjir dan longsor tanah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terus mengambil langkah penanganan di tiga provinsi tersebut.
Apa saja langkah pemerintah dalam memulihkan sektor pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar? Berikut ringkasannya dari https://soeara.com:
Pembelajaran Darurat
Pada rapat kerja bersama Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa banyak sekolah di Sumatera yang terkena dampak banjir saat ini masih belum mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
“Dari segi kebijakan pendidikan, kami melaporkan bahwa proses belajar mengajar di 52 kabupaten/kota yang terdampak mengalami gangguan dengan perbedaan komposisi,” ujar Mu’ti dalam rapat kerja tersebut, Senin (8/12/2025), sebagaimana dilaporkan ANTARA.
Di Aceh, ia menyampaikan bahwa 15 kabupaten/kota masih belum mampu menjalankan kegiatan pembelajaran, sementara tiga daerah lainnya mulai membuka sekolah secara bertahap.
Sementara itu di Sumatera Utara, Mu’ti menyampaikan bahwa terdapat dua daerah yang masih belum mampu melaksanakan proses pembelajaran dan dua daerah lainnya hanya bisa menjalankan sebagian aktivitas belajar.
Untuk merespons kondisi tersebut, pihaknya memimpin pelaksanaan pembelajaran darurat dengan berbagai metode sejak 8 Desember 2025.
Skema tersebut meliputi pembangunan ruang kelas sementara, penempatan siswa ke sekolah terdekat yang tidak terkena dampak, penerapan jadwal belajar yang fleksibel, serta penggunaan modul pembelajaran darurat.
Ia menyampaikan bahwa bimbingan terhadap guru dan relawan pendidikan terus dilakukan agar proses pembelajaran di tenda-tenda darurat tetap berjalan lancar.
Mengenai pelaksanaan ujian akhir semester (UAS), Mu’ti meminta pemerintah daerah di tiga wilayah tersebut untuk menyesuaikan jadwal sesuai dengan kondisi pasca-bencana.
Ia menekankan bahwa wewenang dalam menentukan jadwal ujian akhir semester diserahkan kepada pemerintah daerah karena dianggap lebih memahami kondisi masing-masing wilayah setelah terjadi banjir dan tanah longsor.
Bebaskan UKT Terdampak Bencana
Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang menyusun kebijakan penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama dua semester bagi mahasiswa yang terdampak atau berasal dari keluarga yang terkena dampak bencana.
“Penghapusan UKT selama 1 hingga 2 semester untuk mahasiswa yang terdampak atau berasal dari keluarga yang terdampak,” kata Direktur Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman dalam rapat kerja yang sama.
Rencana tindakan dalam tahap pemulihan direncanakan akan dimulai pada Januari 2026 dengan memanfaatkan anggaran tahun yang berlaku.
Selain kebijakan penghapusan UKT, terdapat enam rencana tindakan lain yang akan dilaksanakan oleh Kemendiktisaintek.
Pertama, penyediaan dapur umum di beberapa kampus yang terkena dampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, khususnya untuk mahasiswa yang secara langsung terdampak maupun berasal dari keluarga yang terkena dampak.
Kedua, penerapan aturan Ujian Akhir Semester (UAS) yang lebih fleksibel untuk perguruan tinggi maupun mahasiswa yang terkena dampak bencana.
Ketiga, pengumpulan bantuan kebutuhan mendesak melalui universitas-universitas di daerah yang terkena dampak, mencakup makanan, pakaian, alat penyaring air bersih, hingga pengiriman tenaga medis.
Keempat, pembentukan kelompok psikososial untuk memberikan pendampingan kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat yang terkena dampak.
Rencana tindakan kelima melibatkan penyediaan sarana pendukung pembelajaran guna mendukung pemulihan aktivitas belajar mengajar.
Terakhir, pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur pendidikan serta fasilitas sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka panjang.
Persiapkan dana sebesar 75,9 miliar rupiah untuk membantu mahasiswa yang terkena dampak.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah menyalurkan dana sebesar Rp 75.986.474.452 guna membantu kebutuhan hidup mahasiswa dan dosen yang terkena dampak bencana banjir serta tanah longsor di Sumatera.
“Kami juga memberikan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa dan dosen yang terkena dampak bencana alam dengan total anggaran sebesar Rp 75.986.474.452,” ujar Wamendiktisaintek Fauzan.
Pembagian dana hidup juga merupakan salah satu tindakan yang telah disiapkan pemerintah dalam mengatasi dampak bencana, khususnya di bidang pendidikan tinggi di Sumatera.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menghadirkan program pelayanan masyarakat dalam bentuk tanggap darurat bencana, dengan anggaran sebesar Rp 46.535.820.000.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per tanggal 6 Desember pukul 21.00 WIB, terdapat 60 institusi pendidikan tinggi yang terkena dampak banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera.
Rincian terdiri dari empat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 27 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Aceh, satu PTN dan 13 PTS di Sumatera Utara, serta sembilan PTN dan enam PTS di Sumatera Barat.
Fauzan menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan pembelajaran di kampus-kampus tersebut terhenti karena gangguan akses, kondisi lingkungan kampus yang terganggu, serta banyaknya anggota komunitas akademik yang harus pindah tempat.
Secara keseluruhan, terdapat 1.306 orang dosen serta 18.824 mahasiswa yang terkena dampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.
Data dari Kemendiktisaintek juga menunjukkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang cukup luas, meliputi ruang kelas, peralatan komputer dan laptop, bangunan serta ruangan belajar yang rusak atau roboh, jaringan listrik dan internet yang terganggu, akses jalan yang tertutup, serta kerusakan fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium.
“Ini merupakan situasi identifikasi yang selama ini kita lakukan dalam skema tahap penanggulangan darurat,” kata Fauzan.
