Apakah kebijakan visa masih menjadi penghalang utama bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia?
Bisa jadi, ini alasan mengapa pariwisata nasional masih tertinggal dari negara-negara tetangga…
Mengapa pemerintah perlu segera mempertimbangkan penghapusan visa untuk meningkatkan daya saing pariwisata?

Mediahariini.com – Dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, sejumlah tokoh dan lembaga menyerukan pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan atau pemberlakuan kebijakan bebas visa bagi wisatawan mancanegara (wisman). Langkah ini dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan, khususnya dari pasar-pasar besar seperti Tiongkok, Jepang, India, dan Eropa.

“Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari Antara.

Evita menilai bahwa kebijakan bebas visa telah terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan di beberapa negara ASEAN. Ia menyebutkan, contohnya, Malaysia yang pada delapan bulan pertama 2025 telah mencapai 28 juta kunjungan wisman dari target 31,4 juta tahun ini, sementara Thailand mencapai 24 juta pada sembilan bulan pertama 2025. Sementara itu, kunjungan ke Indonesia baru mencapai 11,43 juta dari target 15 juta sampai akhir 2025.

“Kebijakan bebas visa bakal meningkatkan jumlah kunjungan wisman secara drastis, yang kemudian akan mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif,” tambahnya.

Menurut Evita, Indonesia memiliki potensi pariwisata terbesar di kawasan, termasuk destinasi seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan lainnya. Namun, ia menilai bahwa potensi tersebut belum dimaksimalkan karena kebijakan visa yang dianggap terlalu restriktif.

“Meskipun begitu, saya menyerahkan kepada pemerintah terkait syarat batas waktu kunjungan bagi wisman dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian,” katanya.

Indonesia visa policy for tourists

Dalam konteks yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya pernah menyebutkan bahwa peningkatan peringkat daya saing pariwisata Indonesia dari 70 ke 50 di World Economic Forum (WEF) pada 2015 tidak terlepas dari meningkatnya jumlah kunjungan wisman serta program dan infrastruktur yang mendukung perkembangan pariwisata. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang mencoba menerapkan kebijakan bebas visa pada bulan Juni, meski hanya terbatas untuk beberapa negara terlebih dulu, seperti Tiongkok dan Jepang.

“Ada 14 pilar, 2 pilar di antaranya, kita dinilai baik dari segi pembiayaan. Internasional openess, meski belum dilakukan yaitu visa free, kita coba aplikasikan pada bulan Juni,” ujar Arief.

Indonesia visa exemption for ASEAN countries

Namun, kebijakan bebas visa Indonesia justru dicabut pasca-pandemi, sehingga mengakibatkan stagnasi kunjungan wisman dibandingkan negara-negara tetangga. Data menunjukkan bahwa kunjungan wisman ke Bali dominan, sementara destinasi lain seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya terkesan sepi.

“Kita harus melihat secara nasional. Destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung,” kata Evita.

Indonesia tourist visa application process

Sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing pariwisata, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan visa yang saat ini masih dianggap terlalu rumit dan tidak sesuai dengan semangat pembangunan pariwisata nasional. Kebijakan bebas visa dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, yang selanjutnya akan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi dan investasi.

Indonesia visa on arrival and eVOA process

Sumber Resmi/Kutipan:
1. Evita Nursanty (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI), Antara, 20 November 2025
2. Arief Yahya (Menteri Pariwisata), Kompas.com, 18 Mei 2015

Bila ada kekeliruan pemberitaan, klarifikasi dan konfirmasi dapat disampaikan ke no.WA: Contact: +6285136056172 (an.Frontdesk MediaHariIni.com) atau klik link ini untuk pesan langsung https://mediahariini.com/wa