Gorontalo Utara, KOMPAS.com – Bupati Gorontalo Utara, Dr. H. Thariq Hamid, meminta percepatan penanganan dampak banjir yang melanda wilayah pesisir kabupaten tersebut. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur daerah tersebut selama beberapa hari belakangan, sehingga menyebabkan sungai-sungai meluap dan menggenangi permukiman warga.
Kronologi Lengkap
Sejak Rabu (25/1/2017) sore kemarin, hujan berkepanjangan mengguyur Kabupaten Gorontalo Utara. Akibatnya, sejumlah desa di wilayah pesisir utara terkena dampak banjir. Daerah yang terdampak antara lain Bulontio Timur, Bulontio Barat, dan Hutokalo di Kecamatan Sumalata. Di Monano Selatan, 15 rumah terendam air setinggi 75 cm akibat luapan Sungai Zuriati. Sementara itu, di Kecamatan Tolinggula, 50 rumah milik warga tergenang air hingga mencapai ketinggian 50 cm.
“Kami sekarang sedang menuju lokasi dengan membawa 3 unit perahu karet. Kabarnya ada masyarakat yang perlu dievakuasi,” ujar M Nadjamudin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Kamis siang.
Mengapa Menjadi Viral?
Peristiwa banjir di Gorontalo Utara viral di media sosial karena dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Video-video yang menunjukkan air menggenangi jalan dan rumah-rumah warga menjadi sorotan publik. Selain itu, adanya laporan dari BPBD dan respons cepat dari pemerintah setempat turut meningkatkan minat masyarakat terhadap isu ini.
Respons & Dampak
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan status darurat bencana setelah banjir dan tanah longsor melanda beberapa wilayah kecamatan. “Ibu Penjabat Bupati telah menetapkan status darurat bencana pascabanjir yang menerjang beberapa kecamatan seperti Tomilito, Gentuma, Kwandang dan Monano,” kata Sekretaris Daerah sekaligus Kepala BPBD Gorontalo Utara, Suleman Lakoro.
Dampak banjir tidak hanya terasa secara fisik, tetapi juga psikologis bagi masyarakat. Banyak warga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik. Selain itu, kerugian ekonomi juga terjadi, terutama bagi para petani dan pelaku usaha kecil.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Sekda Gorontalo Utara menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Anggaran yang tersedia hanya Rp2 miliar untuk tanggap darurat, namun hanya tersisa Rp1 miliar untuk keperluan penyediaan makanan siap saji, sementara Rp1 miliar lainnya disiapkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Uluran bantuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi daerah aliran sungai (DAS) di daerah ini sangat kami perlukan. Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dapat mengabulkan permohonan ini,” katanya.
Penutup
Bupati Gorontalo Utara meminta percepatan penanganan dampak banjir di wilayah pesisir. Publik menantikan langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memulihkan kondisi masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan banjir tidak lagi menjadi ancaman serius bagi masyarakat Gorontalo Utara.
