Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah-langkah penanganan bencana alam dengan memperpanjang status tanggap darurat di beberapa wilayah terdampak. Di tengah situasi yang masih memprihatinkan, pemerintah juga memperketat proses evakuasi untuk memastikan keselamatan warga dan efisiensi operasi pencarian serta penyelamatan.
Pemangkasan masa tanggap darurat dilakukan setelah melihat kondisi terkini di daerah-daerah yang mengalami bencana banjir dan longsor. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Muhammad Syafii, menyatakan bahwa delapan operasi SAR masih berlangsung intensif di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Operasi ini fokus pada evakuasi warga yang terjebak dan pencarian korban yang belum ditemukan.
“Operasi dipusatkan pada evakuasi warga yang terjebak dan pencarian para korban yang belum ditemukan,” ujar Syafii, Jumat (28/11/2025). “Kami menggelar delapan operasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Saat ini seluruh personel masih berjuang mengevakuasi warga yang terisolasi.”

Di lapangan, tim gabungan telah disebar ke berbagai titik kritis berdasarkan laporan pemerintah daerah dan informasi warga setempat. Pemantauan cuaca, akses jalan, dan tingkat risiko di area pencarian menjadi faktor utama dalam menentukan metode operasi. Pemanfaatan teknologi dan metode manual digunakan secara bersamaan untuk memaksimalkan hasil operasi.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penanganan darurat infrastruktur untuk mendukung kelancaran evakuasi. Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang terus turun. Ada empat jembatan yang terputus di Aceh, sementara wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah mengalami sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.
“Putusnya jembatan dan banyaknya titik longsor membuat jalur distribusi logistik serta pergerakan tim penyelamat terhambat,” kata Diana. “Saat ini beberapa alat berat sudah kami kirimkan untuk membersihkan material longsor. Semoga bisa segera mencapai lokasi.”
Pengiriman alat berat diprioritaskan ke jalur utama menuju wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Pembukaan akses diharapkan mempercepat mobilitas tim SAR, pengiriman logistik, serta penyaluran bantuan bagi pengungsi. Koordinasi lintas instansi pun terus dilakukan agar proses evakuasi dan pembukaan jalur dapat berjalan bersamaan secara efektif.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan memastikan layanan medis tetap beroperasi di wilayah terdampak. Fasilitas kesehatan disiagakan, sementara tenaga kesehatan tambahan dikirim ke berbagai titik. Koordinasi dengan dinas kesehatan daerah juga dilakukan untuk memastikan layanan bagi korban evakuasi tidak terputus, termasuk persiapan agar kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung setelah kondisi memungkinkan.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta melakukan pergeseran anggaran guna memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan, terutama untuk mendukung operasi SAR di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Kolaborasi antara operasi SAR serentak, percepatan rehabilitasi infrastruktur, penguatan pelayanan kesehatan, dan fleksibilitas anggaran daerah diharapkan mampu mempercepat proses evakuasi serta pencarian korban hilang. Publik kini menantikan hasil nyata dari rangkaian upaya tersebut, terutama dalam menyelamatkan warga yang masih terisolasi dan memulihkan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.




















