BERITA KBB– Banjir dan tanah longsor yang terjadi setelah hujan deras di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025.
Pada rapat koordinasi persiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta antisipasi bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah diberi peringatan mengenai pengelolaan tata ruang.
Wakil Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa setiap kepala daerah perlu memahami ancaman dan upaya penanggulangan bencana di wilayah yang dipimpinnya.
Tekankan Persiapan Penanggulangan Bencana di Wilayah
Raditya Jati menyatakan bahwa para pemimpin daerah sering mengganti kesalahan pada intensitas hujan yang tinggi sebagai penyebab bencana hidrometeorologi.
“ini yang sering terjadi dan sering kali menyalahkan curah hujan tinggi sehingga mereka tidak siap, padahal sebenarnya juga ada masalah seperti tata ruang,” kata Raditya Jati dalam rapat tersebut.
Ia selanjutnya menyoroti kesiapan pemerintah daerah dalam bertindak secara mandiri, sehingga tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat, seperti penentuan status darurat dan evaluasi cepat bencana.
“Yang paling utama adalah para kepala daerah memahami situasi, jadi jangan menunggu terjadinya bencana baru mengajukan permohonan bantuan ke pusat,” tambahnya.
Mengenai informasi tambahan dari pemerintah daerah oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Raditya menyebutnya sebagai peringatan dini yang memerlukan tanggapan cepat dalam bentuk tindakan nyata untuk persiapan menghadapi bencana.
Kebutuhan Adanya Tata Ruang yang Sesuai dengan Aturan
Mengenai potensi bencana, Raditya juga menyampaikan pentingnya pengelolaan tata ruang di wilayah yang secara langsung berdampak terhadap masyarakat.
Isu tersebut terjadi seperti yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) ketika warga membangun rumah di daerah tepi sungai.
Misalnya, beberapa daerah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah yang berdiri tepat melanggar batas alur sungai. Kami memiliki data tersebut, kami memiliki data melalui satelit,” katanya.
Selanjutnya, menurut Raditya, banjir bandang yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh juga disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi peristiwa tersebut.
“Terhadap peristiwa ancaman yang terjadi di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, hal ini menyebabkan banyak korban jiwa dan sesuatu yang bisa disebut tidak terduga karena masyarakat juga tidak diberi informasi langsung,” lanjutnya.
BMKG Mengungkap Telah Memberikan Peringatan Dini kepada Pemerintah Daerah
Pada rapat yang sama, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan dini mengenai kondisi cuaca ekstrem di tiga provinsi tersebut.
Berdasarkan penjelasannya, siklon tropis Senyar yang menyebabkan hujan deras di tiga daerah tersebut telah diprediksi sejak delapan hari sebelumnya.
“Jadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kepala Balai 1, Balai Besar BMKG Wilayah 1 telah memberikan peringatan delapan hari sebelumnya, kemudian diulang kembali empat hari sebelumnya, lalu dua hari sebelumnya,” kata Fathani.
“Kami sampaikan bahwa untuk wilayah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah merilis pernyataan pers mengenai kemungkinan bencana siklon atau cuaca ekstrem di Aceh dan Sumatera Barat. Hal ini dilakukan empat hari sebelum bencana terjadi, sedangkan untuk Sumatera Utara, pernyataan persnya telah dirilis delapan hari sebelum bencana terjadi,” tambahnya.
Mengambil pelajaran dari bencana sebelumnya, ia kemudian meminta para kepala daerah untuk merespons dan mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Harap para kepala daerah juga waspada dan memperhatikan informasi yang kami sampaikan melalui pos atau koordinator masing-masing provinsi,” kata Fathani.
“Ada lima kantor besar yang kami miliki, yang memiliki wewenang untuk memberikan peringatan langsung ke provinsinya,” tambahnya.
Pemerintah daerah, menurut Fathani, dapat mengundang koordinator dari lima balai besar tersebut untuk diundang dan diajak berdiskusi mengenai persiapan-persiapan dalam menghadapi ancaman berikutnya.
***
