Banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra—Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar)—telah menimbulkan kerugian besar. Dalam beberapa hari terakhir, bencana ini telah mengakibatkan 442 orang meninggal dunia, 646 lainnya terluka, serta 402 orang masih hilang. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa sebanyak 290 ribu orang mengungsi, sementara 2.800 rumah rusak, baik dalam skala ringan, sedang, maupun berat.
Kondisi ini memicu desakan dari berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil dan anggota DPR, agar Presiden Joko Widodo—yang kini digantikan oleh Prabowo Subianto—segera menetapkan status bencana nasional. Desakan ini muncul karena dampak bencana dinilai sangat luas dan melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani secara mandiri.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, menyatakan bahwa indikator penetapan bencana nasional sudah terpenuhi. “Sudah seyogiyanya ditetapkan sebagai bencana nasional, melihat kondisi korban dan dampaknya. Agar penanganan bisa cepat, tepat, dan bisa diprioritaskan,” ujarnya.
Dari sisi logistik, situasi semakin memprihatinkan. Beberapa insiden penjarahan terjadi, seperti kejadian di Sibolga, Sumut, di mana warga mengambil barang dari gudang Bulog dan minimarket karena kehabisan bahan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
Menurut Aulia Wafisah, Direktur LBH Aceh, Pemda Aceh saat ini sudah kewalahan dalam menangani bencana. “Gubernur Muzakir bahkan mengaku kewalahan karena beberapa jembatan terputus. Ada dua hari dua malam rakyat kami tidak makan,” katanya.
Pemerintah pusat sendiri belum menetapkan status bencana nasional. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional dilakukan berdasarkan lima indikator, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi. Namun, hingga kini, status bencana masih dinyatakan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.
Meski demikian, BNPB telah melakukan upaya distribusi bantuan logistik melalui jalur laut. Sejumlah bantuan seperti genset, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan kebersihan telah dikirim ke lokasi-lokasi terdampak. Selain itu, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan senilai Rp19 miliar, termasuk paket makanan siap saji dan selimut.
Di tengah situasi darurat, banyak warga memilih mengungsi ke hotel. Di Kota Medan, misalnya, okupansi hotel meningkat signifikan akibat banjir. Denny S Wardhana, Ketua PHRI Sumatera Utara, menyebutkan bahwa okupansi hotel mencapai di atas 80% selama dua hari ke depan. Meski begitu, akses ke destinasi wisata seperti Parapat mengalami penurunan akibat jalan terputus.
Selain itu, beberapa kegiatan wisata dan event tahun baru harus dibatalkan. Denny menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai rencana natal dan tahun baru. “Semoga ini cepat berlalu, agar bisa bangkit kembali,” harapnya.
Sejauh ini, pemerintah masih terus memantau situasi dan memberikan bantuan. Namun, dengan kondisi yang semakin memburuk, masyarakat tetap berharap agar status bencana nasional segera ditetapkan agar penanganan bisa lebih maksimal dan efektif.
