Banjir di Kalimantan Timur yang Semakin Tak Terduga
Di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, warga desa seperti Semayang dan Teluk Bingkai terus bersiap menghadapi banjir yang datang hampir setiap tahun. Fenomena ini sudah berlangsung lama, namun kini semakin sulit diprediksi masyarakat. Kepala Desa Semayang, Isra, menyebut banjir biasanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, namun intensitas dan waktunya kian berubah.
“Dulu kita tahu bulan-bulan tertentu banjir atau kemarau. Sekarang tidak bisa ditentukan. Kadang perkiraan kemarau, akhirnya banjir atau sebaliknya,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (7/12/2025).
Banjir di Semayang dapat mencapai kedalaman 4–5 meter. Sebagai antisipasi, warga membangun rumah panggung dengan ketinggian tiang minimal empat meter agar tetap aman. Akses transportasi juga sering terputus. Warga terpaksa memarkir kendaraan di Simpang Semayang, sekitar lima kilometer dari desa.
“Jalan di sini putus sudah. Rumah lebih tinggi daripada jalan,” katanya.
Situasi serupa dialami warga Desa Teluk Bingkai. Dalam dua tahun terakhir, ketika banjir melanda, warga harus berenang atau menyewa perahu menuju Kecamatan Kenohan. “Motor dan mobil tidak bisa lewat. Air sedada. Kadang kami bayar Rp100–200 ribu pulang pergi,” ujar Messasi, warga setempat.
Meski kerap terisolasi, bantuan khusus dari pemerintah disebut belum pernah diterima. “Mungkin karena rumah tinggi-tinggi jadi dianggap aman,” ucapnya.
Warga menduga meningkatnya frekuensi banjir berkaitan dengan aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan di hulu.
Anggaran Dipangkas
Sementara warga hidup berdampingan dengan risiko banjir, anggaran mitigasi justru terpangkas. Pemprov Kaltim memastikan Belanja Tidak Terduga (BTT) 2026 hanya tersisa Rp33,93 miliar, turun jauh dari Rp100 miliar pada 2025. Penurunan tersebut merupakan dampak berkurangnya pendapatan transfer dari pusat yang anjlok hingga Rp6,19 triliun.
“Insya Allah cukup. Kita berharap tidak ada bencana besar,” kata Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, Kamis (4/12/2025). Namun anggaran BTT tidak hanya untuk kebencanaan, melainkan juga kebutuhan mendesak lain, termasuk penanganan inflasi.
Tidak Ada Penanaman Baru
Penyesuaian anggaran pada 2026 membuat Dinas Kehutanan Kalimantan Timur hanya dapat melakukan pemeliharaan tanaman yang sudah ada di lahan kritis tanpa penanaman baru. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kaltim, Susilo Pranoto, menjelaskan tahun ini pihaknya mendapat anggaran sekitar Rp300 miliar, sehingga penanaman pohon baru masih bisa dilakukan. Namun tahun depan, anggaran hanya sekitar Rp220 miliar.
“Kita prioritaskan P1 dan P2. P0 (penanaman baru) tidak ada tahun depan,” ucap Susilo, Jumat (5/12/2025). Ia menyebut total lahan kritis di Kaltim mencapai sekitar 250.000 hektare berdasarkan data 2018–2024. Upaya penghijauan baru menyentuh 8.994 hektare dengan lebih dari 5 juta bibit yang telah ditanam.
Ingatkan “Republik Bencana”
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim memperingatkan provinsi ini bergerak menuju kondisi yang mereka sebut “Republik Bencana”. Polanya dinilai serupa dengan kerusakan ekologis yang memicu bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Eksploitasi brutal di balik ‘investasi’. Kaltim sedang mengulangi kesalahan fatal yang terjadi di Pulau Sumatera,” kata Dinamisator Jatam Kaltim, Mustari Sihombing.
Catatan Jatam Kaltim menunjukkan:
– 980 peristiwa banjir (2018–2024): Menunjukkan frekuensi bencana hidrometeorologi yang tinggi.
– 80 persen wilayah risiko tinggi: Berdasarkan Indeks Risiko Bencana BNPB 2024.
– Hilangnya hutan, digusurnya lahan pertanian, dan dibiarkannya 1.735 lubang tambang menganga tanpa pemulihan.
Jangan Ulangi Kesalahan
Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan potensi bencana banjir yang dapat terjadi akibat alih fungsi hutan. Peringatan ini mencuat setelah banjir bandang meluluhlantakkan sejumlah daerah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), baru-baru ini.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai bencana tersebut sebagai peringatan keras bahwa praktik pembukaan lahan yang tidak terkendali di Kaltim dapat membawa risiko ekologis serupa. “Alam memberi pesan yang jelas,” ujar Nurhadi. Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pinggiran, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan dan stabilitas wilayah.
6 Kejadian Besar Dalam 2 Tahun
Ketua Info Taruna Samarinda (ITS), Joko Iswanto, menyoroti ancaman banjir besar yang kerap melanda Kota Samarinda. Dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir, sejak awal 2024 hingga November 2025, pihaknya mencatat enam kali kejadian banjir besar yang berdampak signifikan dan mengganggu aktivitas warga.
Setiap kali bencana terjadi, solidaritas masyarakat dan relawan di Samarinda selalu tinggi, berbondong-bondong membantu proses evakuasi, penyaluran logistik, hingga dukungan obat-obatan. Namun, Jokis menegaskan bahwa selain faktor alam, perubahan ekosistem akibat aktivitas manusia turut memperparah kondisi banjir.
Anggaran Turun, Bencana Mengintai
Belanja Tidak Terduga (BTT) Kaltim
-2025: Rp100 miliar
-2026: Rp33,93 miliar (turun drastis)
-BTT tidak hanya untuk bencana, juga penanganan inflasi & kebutuhan mendesak lain
Program Penghijauan Terhambat
-Penanaman pohon baru dihentikan tahun 2026
-Lahan kritis Kaltim: ±250.000 hektare
-Rehabilitasi sejak 2018: baru 8.994 hektare
-Bibit ditanam: > 5 juta pohon
-Target tahunan 1.200 hektare terhenti sementara
Peringatan Risiko Bencana
(Sumber: JATAM Kaltim)
-980 peristiwa banjir dalam 2018–2024
-80 persen wilayah Kaltim kategori risiko tinggi bencana
-1.735 lubang tambang belum direklamasi
