Kejaksaan Negeri Subang telah memeriksa 10 saksi kunci terkait dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang menimbulkan kontroversi di wilayah tersebut. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan anggaran daerah dan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya kejanggalan dalam proses pengadaan bibit nanas yang diduga tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dugaan korupsi ini disebut-sebut merugikan keuangan daerah hingga ratusan juta rupiah.
Menurut informasi yang dihimpun, pemeriksaan saksi dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Subang untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat dinas pertanian, pihak rekanan, dan sejumlah petani yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan. Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Budi Santoso.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemantauan Masyarakat Subang, Rina Wati, menyambut baik langkah Kejaksaan dalam menangani kasus ini. “Ini adalah langkah penting untuk menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak akan dibiarkan berlalu,” katanya.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran yang mencurigakan. Beberapa dokumen yang ditemukan menunjukkan adanya kesamaan antara harga pembelian bibit dan harga pasar yang tidak wajar.
Selain itu, beberapa petani yang terlibat dalam proyek ini juga mengeluhkan adanya penundaan pembayaran dan kualitas bibit yang tidak sesuai harapan. Hal ini menambah keraguan tentang proses pengadaan yang dilakukan.
Kasus ini juga memicu diskusi publik mengenai transparansi pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Banyak warga menilai bahwa kasus seperti ini sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari lembaga pengawasan.
“Saya berharap kasus ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah untuk lebih waspada terhadap tindakan korupsi,” ujar salah satu aktivis anti-korupsi di Subang, Asep Supriadi.
Sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan, Kejaksaan Negeri Subang telah menegaskan bahwa semua bukti akan diproses secara hukum. Jika terbukti bersalah, para tersangka akan dijerat dengan pasal-pasal terkait korupsi sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
