Kesenjangan Layanan Kesehatan di Wilayah Kepulauan Maluku
Kesenjangan layanan kesehatan di wilayah kepulauan Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan. Masalah ini menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan yang merata. Hal ini diungkapkan oleh Vivianti Fraliana Lesnussa, seorang mahasiswa program magister Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (UI), melalui policy brief yang mendesak intervensi segera dari pemerintah.
Maluku yang terdiri dari sekitar 1.340 pulau menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan. Akses pelayanan sangat bergantung pada kondisi laut, cuaca, letak geografis, serta keterbatasan transportasi antarpulau. Masyarakat di pulau-pulau kecil sering harus menempuh perjalanan berjam-jam menggunakan kapal hanya untuk mencapai puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Kondisi ini sering kali diperparah oleh cuaca yang tidak menentu dan minimnya transportasi laut. Situasi tersebut membuat akses layanan kesehatan menjadi sangat tergantung pada faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat. Data dari fasilitas kesehatan menunjukkan masih banyak puskesmas di Provinsi Maluku yang belum memenuhi standar pelayanan. Hal ini mencakup keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, kelengkapan alat medis, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Distribusi tenaga kesehatan pun masih timpang. Dokter dan tenaga kesehatan profesional cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, terutama di ibu kota provinsi. Sementara itu, daerah-daerah kepulauan seperti Seram Bagian Timur (SBT), Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil lainnya mengalami kekurangan tenaga kesehatan secara signifikan. Ketimpangan ini menyebabkan beban kerja tenaga kesehatan di daerah terpencil menjadi sangat tinggi. Akibatnya, layanan terbatas dan upaya deteksi dini berbagai penyakit tidak berjalan optimal.
Situasi ini turut berdampak pada meningkatnya sejumlah penyakit, termasuk HIV/AIDS, dalam tiga tahun terakhir. Menurut Vivianti, kondisi ini mencerminkan lemahnya intervensi promotif dan preventif, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Ketika tenaga kesehatan tidak merata, maka akses edukasi, skrining, dan pencegahan ikut melemah. Kondisi geografis Maluku membuat persoalan ini semakin kompleks karena layanan pencegahan sulit menjangkau masyarakat di pulau terpencil secara rutin.
Kesenjangan yang Mengancam Nyawa
Vivianti menegaskan bahwa kesenjangan layanan kesehatan di Maluku bukan persoalan sepele dan harus segera diatasi. Ia memaparkan setidaknya empat alasan utama mengapa masalah ini menjadi sangat krusial. Pertama, keterlambatan pelayanan dalam situasi darurat dapat mengancam nyawa. Dalam kasus komplikasi persalinan, serangan jantung, syok anafilaktik, hingga trauma berat, keterlambatan beberapa jam saja bisa berakibat fatal. Jarak yang jauh dan transportasi terbatas membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pertolongan tepat waktu.
Kedua, puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan kehilangan fungsinya akibat minimnya tenaga dan sarana. Akibatnya, berbagai penyakit yang seharusnya bisa dicegah justru meningkat, termasuk penyakit tidak menular dan infeksi yang dapat ditangani lebih awal. Ketiga, kesenjangan ini berpotensi menghambat target Universal Health Coverage (UHC). UHC tidak hanya menuntut ketersediaan fasilitas, tetapi juga pemerataan akses yang adil bagi seluruh masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menegaskan bahwa negara dengan hambatan geografis harus menerapkan kebijakan adaptif agar kelompok paling sulit dijangkau tidak tertinggal.
Keempat, dampak jangka panjang berupa meningkatnya biaya kesehatan, melonjaknya angka rujukan ke luar daerah, tumbuhnya penyakit kronis yang tidak terdeteksi dini, serta melemahnya produktivitas masyarakat. Tanpa kebijakan afirmatif, Maluku berisiko mengalami stagnasi pembangunan kesehatan dalam 5–10 tahun ke depan.
Tiga Pilar Solusi untuk Maluku
Dalam policy brief-nya, Vivianti menawarkan tiga strategi utama yang dinilai paling relevan dan dapat diimplementasikan secara bertahap untuk menjawab tantangan geografis Maluku. Di antaranya:
-
Pemerataan tenaga kesehatan berbasis afirmasi wilayah kepulauan
Pemerintah perlu menetapkan kebijakan afirmatif berupa insentif khusus bagi mereka yang bersedia bertugas di pulau terpencil. Insentif tidak hanya dalam bentuk tunjangan finansial, tetapi juga mencakup jaminan tempat tinggal, keselamatan kerja, serta dukungan pendidikan berkelanjutan untuk pengembangan karier. Penempatan tenaga kesehatan harus direncanakan secara matang, dimonitor dengan jelas, dan berprinsip keberlanjutan, agar mereka tidak hanya singgah, tetapi menetap dan mengabdi dalam jangka waktu yang cukup lama. -
Penguatan layanan primer melalui telemedicine dan digitalisasi
Telemedicine dinilai sebagai solusi efektif untuk mengatasi hambatan jarak dan akses. Melalui layanan telekonsultasi, triase jarak jauh, rekam medis elektronik, dan sistem rujukan digital, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus selalu berpindah pulau. Namun demikian, keberhasilan telemedicine mensyaratkan penguatan konektivitas internet, pelatihan tenaga kesehatan, penerapan standar operasional yang baku, serta jaminan mutu layanan. Strategi ini diharapkan dapat dikembangkan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Maluku. -
Penguatan institusi pendidikan tenaga kesehatan lokal untuk jangka panjang
Maluku harus mampu mencetak tenaga kesehatannya sendiri. Poltekkes dan institusi pendidikan kesehatan lokal perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan wilayah kepulauan, seperti manajemen logistik kesehatan, rujukan lintas pulau, pemanfaatan telemedicine, dan penanganan kedaruratan berbasis laut. Skema beasiswa dengan pola return of service juga diusulkan agar mahasiswa yang dibiayai negara dapat kembali dan mengabdi di daerah asalnya setelah lulus.
Tantangan yang Harus Dijawab Bersama
Menutup pemaparannya, Vivianti menegaskan bahwa kesenjangan akses kesehatan di Provinsi Maluku adalah persoalan mendasar yang menyentuh hak dasar masyarakat. Tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan ketidakmerataan layanan. Dengan kebijakan afirmatif dalam pemerataan tenaga kesehatan, digitalisasi layanan primer, serta penguatan institusi pendidikan lokal, Maluku justru bisa menjadi contoh nasional tentang bagaimana wilayah kepulauan mampu mewujudkan pemerataan layanan kesehatan yang sesungguhnya.
Ia berharap, gagasan dan rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Maluku.
