Laporan Resmi Gubernur terhadap Aktivis
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, secara resmi melaporkan aktivis Batara Harahap ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Babel pada Senin (8/12/2025) sore. Laporan ini dibuat atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan Batara melalui media sosial TikTok, menuding Hidayat Arsani sebagai dalang yang membiayai aksi unjuk rasa di Kantor PT Timah pada 6 Oktober 2025 lalu.
Didampingi penasihat hukum, Hidayat Arsani menegaskan laporannya sebagai pembuktian bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah, dan ia siap menuntut kebenaran hingga ke pengadilan. Ia menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah melalui media sosial atau teman dekatnya, termasuk tudingan bahwa dirinya pecandu atau membiayai aksi demo tanggal 6 November 2025, tidak benar.
Oleh karena itu, Hidayat Arsani membuat laporan ke gedung SPKT Polda Babel atas tudingan yang diarahkan kepada dirinya oleh Batara Harahap melalui medsos TikTok. Ia menegaskan bahwa dirinya sebagai seorang pejabat Gubernur dan Hidayat Arsani tidak seperti yang dituduhkan.
Menurutnya, Batara Harahap pernah datang kepadanya sebelum demo untuk meminta saran. Ia mengatakan bahwa demo boleh dilakukan, tetapi tidak boleh anarkis. Bahkan, ia meminta pihak Kepolisian Polda Bangka Belitung memproses laporan yang ia buat terkait tudingan dari Batara Harahap.
Hidayat juga menyatakan bahwa laporan ini ia layangkan karena ingin membuktikan tudingan yang dilakukan oleh Batara Harahap melalui medsos dan ingin fokus bekerja sebagai Gubernur Babel. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya jantelmen dan memiliki banyak pekerjaan untuk berbuat baik kepada rakyatnya.
Ia juga mengaku ada motif tersembunyi di balik unggahan video Batara Harahap dan meminta awak media melihat apa motif dari unggahan tersebut. Ia menegaskan bahwa demo boleh dilakukan, tetapi harus sopan dan tidak merusak aset negara. Jika ada kejadian merusak aset negara, akan diproses secara hukum.
Hidayat menegaskan bahwa dirinya tidak akan memaafkan Batara Harahap atas tudingan yang ia unggah di medsos TikTok dan sudah viral. Ia ingin Batara Harahap sekolah dan dipenjarakan agar sadar. Ia juga menyatakan bahwa dirinya bukan pengecut dan sudah difitnah membiayai kegiatan aksi demo di Kantor PT Timah 6 Oktober 2025 lalu.
Tanggapan Batara Harahap
Sementara itu, Batara Harahap menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum tersebut. Namun, bukannya mundur, ia justru siap melangkah lebih jauh hingga ke Pengadilan. Bahkan, ia balik menantang dengan pernyataan keras dan siap membuka semua bukti. Karena dirinya memiliki dokumen dan rekaman percakapan yang disebutnya sebagai bukti atas pernyataannya.
Batara menyatakan bahwa laporan polisi terhadap dirinya justru membuat ia semakin mantap untuk mengungkap seluruh informasi yang dimiliki. Jika dirinya ragu, ia mengaku tidak akan maju. Ia menyebut bahwa dirinya tidak keberatan apabila dipanggil penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dirinya akan bersikap kooperatif dan datang memenuhi panggilan.
Namun, ia berharap persoalan ini tidak berlanjut hingga meja hijau. Justru Batara berharap Gubernur Hidayat Arsani bisa melakukan introspeksi diri dan menyadari apa yang telah dilakukan. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak berniat menciptakan kegaduhan publik.
Batara tetap mempertahankan pernyataan ihwal dugaan peran Gubernur di demo PT Timah. Dalam video TikTok yang menjadi dasar laporan tersebut, Batara menyebut Gubernur Hidayat Arsani berada di balik demonstrasi massa di PT Timah. Ia menegaskan bahwa pernyataan itu bukan fitnah, melainkan pengakuan atas kejadian yang ia alami.
Ia menambahkan bahwa apabila Gubernur membantah pernyataan tersebut, hal itu merupakan hak Gubernur. Instruksi untuk melakukan aksi protes itu diberikan atas dasar kepedulian Gubernur terhadap situasi harga komoditas timah yang dibeli murah oleh perusahaan. Dari sana hatinya terketuk dan bergerak murni untuk masyarakat. Sementara kini Batara menilai kondisi di lapangan tidak sesuai ekspektasi.
Batara juga menyampaikan adanya dugaan ketidakwajaran terkait situasi pengelolaan timah. Ia mempertanyakan sikap Gubernur yang dinilainya tidak bersuara atas kondisi tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya seperti dimanfaatkan dalam demo beberapa waktu lalu.
Untuk mencegah isu berkembang liar di publik, Batara meminta DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi ruang klarifikasi terbuka melalui rapat dengar pendapat (RDP). Ia berencana menyampaikan seluruh bukti dan penjelasannya secara langsung di hadapan DPRD, media, dan publik. Batara mendesak dalam RDP itu DPRD bisa memanggil Gubernur Hidayat Arsani. Ia menyatakan kesediaannya bersumpah menggunakan Al-Qur’an apabila diperlukan dalam forum tersebut.
