Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik di Kabupaten Mojokerto
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa (Gus Barra). Dalam visi misi periode 2025-2030, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan melalui pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor.
Selama tahun 2025, Pemkab Mojokerto melalui Dinas PUPR telah menjalankan berbagai proyek infrastruktur yang mencakup jalan, drainase, Sumber Daya Air (SDA), hingga pelayanan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kinerja Dinas PUPR dinilai inovatif karena tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan. Hal ini bertujuan agar Kabupaten Mojokerto semakin tertata, maju, dan berkembang pesat.
Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Dalam kurun waktu tahun 2025, kondisi jalan kabupaten di Mojokerto tercatat dalam kondisi mantab (baik dan sedang) sepanjang 970.207 KM atau 83,18 persen. Pembangunan infrastruktur jalan dilakukan melalui rekonstruksi, pemeliharaan berkala, dan pelebaran jalan menuju standar dengan jenis konstruksi aspal sepanjang 17,429 KM di 10 lokasi serta konstruksi beton sepanjang 17,327 KM di 19 lokasi.
Selain itu, pembangunan dan rekonstruksi jembatan dilakukan di 6 lokasi dengan lebar 6–8 meter dan panjang total 155 meter. Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Infrastruktur Drainase dan Sumber Daya Air
Infrastruktur drainase di tahun 2025 dibangun di 14 lokasi dengan total panjang saluran terbangun sepanjang 9,118 KM. Upaya pemeliharaan dilakukan melalui perbaikan ringan dan normalisasi/pembersihan saluran sepanjang 13 KM.
Sementara itu, Sumber Daya Air (SDA) menjadi fokus utama karena sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Pemkab Mojokerto membangun atau merehabilitasi 5 lokasi bendung/dam dan saluran irigasi sepanjang 968,5 meter di 7 lokasi. Selain itu, pemeliharaan dilakukan pada 748,05 meter saluran irigasi serta pemasangan 11 titik pintu air untuk antisipasi banjir di 35 desa dengan total panjang 24,3 KM.
Pelayanan Publik dan Transparansi
Dalam momen Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 Tahun 2025, Bupati Mojokerto Gus Barra menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada pelayanan publik dan transparan. Ia menyebut tantangan pembangunan ke depan meliputi perubahan iklim dan kebutuhan infrastruktur yang semakin kompleks.
“Momentum ini harus mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, dan percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas. Kita perlu membangun infrastruktur yang lebih tangguh, meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN,” ujarnya.
Meningkatkan Investasi Melalui Perizinan
Selain infrastruktur, Pemda Mojokerto juga berupaya meningkatkan investasi melalui pelayanan perizinan yang lebih mudah. Perizinan PBG SLF diperlukan untuk memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, Pemkab juga mempercepat pelayanan Perizinan Tata Ruang Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Sejak awal tahun 2025, telah terbit 215 dokumen KRK dan 337 dokumen PKKPR. Dokumen ini berisi informasi tentang rencana tata ruang yang diperuntukkan bagi lahan dan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.
Perkuat Pelayanan dan Tanggung Jawab
Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Anik Mutammima Kurniawati menjelaskan bahwa Hari Bakti PU menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan dan tanggung jawab kepada masyarakat. “Semoga ini menjadi langkah nyata, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa Dinas PUPR telah melaksanakan sosialisasi/bimtek jasa konstruksi sebanyak 6 kali dengan jumlah peserta sebanyak 678 orang dari berbagai kalangan seperti penyedia jasa konstruksi, siswa SMK, perangkat desa, dan organisasi daerah yang terkait dengan jasa konstruksi.
Dampak Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur selama satu tahun ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konektivitas, kualitas kesehatan dan permukiman, serta indeks pertanaman. Selain itu, infrastruktur juga mendukung ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan investasi dengan tetap berpegang pada kesesuaian pola ruang dan keamanan bangunan.
