Latar Belakang Pendidikan Menteri Kehutanan yang Tidak Terkait Bidangnya
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kini menjadi sorotan setelah diingatkan untuk mundur dari jabatannya akibat bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra. Hal ini memicu pertanyaan mengenai latar belakang keilmuannya, yang ternyata jauh dari bidang kehutanan.
Berdasarkan informasi dari situs resmi miliknya, Raja Juli Antoni menempuh pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dengan fokus pada Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Dia lulus pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-Ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.
Tiga tahun kemudian, Raja Juli berhasil meraih beasiswa Chevening Award untuk melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris. Tesis yang ia tulis berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.
Enam tahun setelahnya, pada 2010, Raja Juli kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan doktoral melalui program Australian Development Scholarship (ADS). Dia menempuh studi di School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia. Disertasi yang ia tulis berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan studi kasus di Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku.
Desakan untuk Mundur dari Jabatan
Desakan untuk mundur dari jabatannya muncul dari Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin. Ia menyarankan Raja Juli Antoni agar segera melepaskan jabatannya karena dinilai gagal dalam mengelola kawasan hutan yang berujung pada bencana alam di Sumatera.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025). Menurut Usman, izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera harus dihentikan total. Ia juga menekankan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan hutan.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan, berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya, Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali,” ujar Usman dikutip dari Kompas, Sabtu (6/12/2025).
Ia juga secara tegas menyatakan bahwa jika Raja Juli tidak mampu menangani isu hutan yang berbuntut bencana, maka sebaiknya ia mundur dari jabatannya. “Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya beri saran Pak Menteri, kalau pak menteri nggak mampu mundur aja. Pak menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman.
Respons Menteri Kehutanan
Raja Juli Antoni merespons desakan tersebut dengan mengakui bahwa ada kontribusi dari dirinya atas peristiwa yang terjadi. Ia mengatakan bahwa ia secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini memiliki keterlibatan dari dirinya sendiri.
“Saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya,” jawab Raja Juli saat rapat kerja bersama di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).
Ia juga menyatakan bahwa ia siap dievaluasi jika diperlukan. “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” katanya.
Selain itu, Raja Juli menegaskan bahwa ia akan menerima segala bentuk aspirasi dan kritik dari masyarakat. “Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus. Itu bagian dari apa namanya aspirasi, kemarahan atau bahkan mungkin harapan, ekspektasi.”
“Jadi monggo tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Raja Juli.
