Penurunan Deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklaim bahwa deforestasi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami penurunan pada tahun 2025. Klaim ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, yang berlangsung pada Kamis (4/12/2025). Menurut Raja Juli, deforestasi pada 2025 turun hingga 23,1 persen dibandingkan data 2024. Data ini berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan hingga September 2025 dan masih akan dilakukan pendataan hingga akhir tahun.
Penurunan deforestasi juga teridentifikasi di tiga provinsi yang terdampak banjir bandang, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam pernyataannya, Raja Juli menyebutkan bahwa di Aceh, angka deforestasi menurun sebesar 10,04 persen, sedangkan di Sumatera Utara turun hingga 13,98 persen, dan di Sumatera Barat turun sebesar 14 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024.
Secara detail, Raja Juli menjelaskan bahwa angka deforestasi di Aceh pada 2024 hingga September 2025 mencapai 10.100 hektar. Angka deforestasi di Sumatera Utara pada periode yang sama sebesar 6.142 hektar, sementara di Sumatera Barat mencapai 5.705 hektar.
Fakta tentang Banjir Bandang di Sumatera
Tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilanda banjir bandang pada November-Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban tewas akibat banjir mencapai 914 orang hingga Sabtu (6/12/2025). Ratusan desa terdampak banjir, dan ratusan ribu warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi.
Kerusakan alam, terutama deforestasi, dituding menjadi penyebab parahnya bencana banjir bandang yang melanda Sumatera pada tahun ini. Tim Cek Fakta melakukan pemeriksaan terhadap klaim Raja Juli soal penurunan deforestasi di ketiga provinsi tersebut, dengan menggunakan data terkini yang tersedia untuk publik.
Berdasarkan Buku Statistik Kehutanan 2024 yang dipublikasikan Kemenhut pada Juni 2025, angka deforestasi netto di Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah sebagai berikut:
- Aceh: 11.208,5 hektar
- Sumut: 7.034,9 hektar
- Sumbar: 6.634,2 hektar
Deforestasi netto merupakan angka yang diperoleh dari deforestasi dikurangi hasil reforestasi atau upaya pemulihan kembali lahan hutan. Namun, data deforestasi netto tidak dicantumkan dalam Buku Statistik KLHK 2023. Sehingga, data pembanding diambil dari publikasi BPS periode 2021-2022.
Berikut angka deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, pada 2021-2022:
- Aceh: 5.367,1 hektar
- Sumut: 5.598,9 hektar
- Sumbar: 5.717,5 hektar
Merujuk pada data-data tersebut, terlihat bahwa deforestasi netto di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengalami kenaikan pada 2024 dibandingkan periode 2021-2022.
Risiko Bencana di Wilayah Sumatera
Secara umum, deforestasi netto di Indonesia mencapai 175.437,75 hektar pada 2024. Sedangkan pada 2021-2022, angkanya mencapai 104.032,5 hektar. Berdasarkan publikasi Indeks Risiko Bencana Indonesia 2024 yang disusun BNPB, wilayah Sumatera memiliki tingkat risiko bencana sedang hingga tinggi.
Di Aceh, terdapat 12 kabupaten yang memiliki tingkat risiko tinggi bencana antara lain Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. Berdasarkan data bencana 2024, kejadian yang banyak terjadi di Aceh ialah banjir, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan.
Potensi bencana juga terdapat di Sumut dan Sumbar. Hanya saja, di kedua wilayah ini tingkat risiko bencana dalam level sedang. Meski demikian, sejumlah kabupaten/kota di Sumut dan Sumbar memiliki indeks risiko bencana dalam level tinggi.
Di Sumut, terdapat 12 kabupaten/kota yang memiliki potensi bencana tinggi. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Tapanuli Tengah, Sibolga, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Padang Lawas, dan Asahan. Sedangkan di Sumbar, ada delapan wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi yakni Agam, Pasaman, Barat, Pasaman, Padang, Pariaman, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan.
Bencana yang cukup banyak terjadi di Sumut dan Sumbar ialah banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.
Tanggapan dari Lembaga Lingkungan
Dikutip dari Forest Watch Indonesia (FWI), deforestasi selama bertahun-tahun menjadi akar dari bencana yang menimpa Sumatera tahun ini. Direktur FWI Mufti Barri menyatakan, bencana akhir November 2025 merupakan akumulasi dari kerusakan hutan menahun di Sumatera. FWI mencatat luas hutan di Provinsi Aceh berkurang sekitar 177.000 hektare atau 2,5 kali luas Singapura hanya dalam tempo tujuh tahun. Dalam kurun setahun hingga 2024, Negeri Serambi Mekkah telah kehilangan sekitar 16.000 hektare hutan alam.
“Dosa masa lalu selalu menjadi alasan pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab lingkungan. Mereka terus saja menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu alih-alih memperbaiki kondisi lingkungan saat ini,” kata Mufti Barri.
“Deforestasi seharusnya tidak lagi menjadi istilah politis. Menghentikan deforestasi harus dilakukan dengan aksi nyata di lapangan, bukan dengan perdebatan metodologi dan mengubah definisi deforestasi itu sendiri,” tuturnya.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) menghitung, deforestasi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat selama 2016-2024 mencapai 1,4 juta hektare. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli, Arta Siagian, mendesak pemerintah mengevaluasi semua perizinan industri ekstraktif di seluruh Indonesia khususnya di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Menurut Uli, evaluasi dapat dimulai dari ekosistem penting dan genting seperti hutan, gambut dan hulu DAS. Walhi juga mendorong pencabutan izin dan penagihan tanggung jawab pemulihan kepada korporasi yang mengeksploitasi ekosistem penting serta melakukan pelanggaran hukum.
