JAKARTA, https://soeara.com
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyatakan akan segera mengambil inisiatif dalam menangani klaim asuransi yang terkait dengan bencana banjir di Sumatera.
Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menjelaskan bahwa setiap perusahaan asuransi berupaya untuk membantu meringankan beban para korban bencana di wilayah tersebut. AAJI telah memberikan surat edaran kepada perusahaan asuransi untuk secara aktif mencari informasi mengenai pemegang polis yang terdampak oleh banjir.
“Jangan hanya menunggu klaim datang, tetapi kantor pemasaran atau layanan di daerah sebaiknya segera menghubungi nasabah,” ujar Budi dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal III-2025, Senin (8/12/2025).
Ia menyebutkan bahwa beberapa perusahaan sudah mencoba menghubungi nasabah dan pegawai di lokasi bencana. Namun, akses komunikasi di wilayah tersebut masih terbatas. “Semoga minggu depan lebih mudah,” tambahnya.
Perusahaan asuransi diminta mempermudah proses klaim
Selain itu, Budi juga mengimbau perusahaan asuransi untuk mencari solusi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen klaim akibat banjir.
Biasanya, klaim asuransi memerlukan beberapa dokumen pendukung. Dalam kasus ini, perusahaan asuransi diharapkan dapat memberikan solusi jika nasabah tidak mampu melengkapi dokumen karena rusak atau hilang.
“Tetap harus ada solusinya untuk nasabah kami,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kanal Distribusi AAJI Albertus Wiryono menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengimbau perusahaan asuransi untuk mempercepat proses klaim.
“Untuk mempercepat proses, bahkan proaktif lah karena ini bencana,” ujar Albertus.
Perusahaan asuransi diminta untuk mencari sendiri dan membuka kanal agar pemegang polis yang menjadi korban bisa mendapatkan bantuan. “Prosesnya harus cepat. Kalau biasanya seminggu, kalau bisa sehari kenapa tidak, kan ini sifatnya khusus,” imbuhnya.
Saat ini, belum banyak klaim yang masuk dari kawasan bencana. Hal ini disebabkan oleh sulitnya komunikasi dan korban masih berusaha menata kehidupan mereka. “Kami harapkan ke depan mulai muncul klaimnya dari Sumatera,” kata Albertus.
Kredit macet UMKM terdampak banjir Sumatera bakal dihapus
Di sisi lain, pemerintah berencana menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan restrukturisasi kredit masyarakat yang terdampak.
“Iya tentu, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet,” kata Airlangga saat ditemui di Gandaria City Mall, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah memberikan relaksasi untuk pelaku UMKM di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang memiliki tanggungan kredit di bank.
“Pemerintah akan meluncurkan program perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi,” ujar Airlangga.
Kerugian banjir Sumatera diprediksi mencapai Rp 68,67 triliun
Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan dampak ekonomi nasional akibat bencana di Sumatera mencapai Rp 68,67 triliun.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut bencana itu menekan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,29 persen.
“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp 68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen,” kata Bhima, Jumat (5/12/2025).
Celios memperkirakan kerugian daerah mencapai Rp 2,04 triliun di Aceh, Rp 2,07 triliun di Sumut, dan Rp 2,01 triliun di Sumbar. Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan ikut terdampak dengan kerugian sekitar Rp 2 triliun per provinsi.
Pemerintah sebut biaya pemulihan butuh Rp 51,82 triliun
Pemerintah mencatat kebutuhan biaya pemulihan mencapai Rp 51,82 triliun. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan angka itu dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun,” ujar Suharyanto, Minggu (7/12/2025).
Bantuan pemerintah untuk daerah terdampak bencana
Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Bahkan, Presiden menaikkan nilai bantuan yang diminta.
Semula, Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota yang anggarannya menipis akibat bencana. Presiden langsung merespons dengan menambah besaran bantuan tersebut.
“Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya, saya kasih Rp 4 miliar,” ujar Prabowo, dalam rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
PNBP tambang tak sebanding kerugian akibat banjir
Celios menyoroti ketimpangan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ekstraktif terhadap kerugian akibat banjir. Di Aceh, PNBP tambang per 31 Agustus tercatat Rp 929 miliar, jauh di bawah kerugian Rp 2,04 triliun.
“Aceh merugi Rp 2,04 triliun, lebih besar dibanding PNBP tambang Aceh Rp 929 miliar hingga 31 Agustus 2025,” ujar Bhima.
Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Aceh hanya Rp 12 miliar, sementara DBH mineral dan batubara Rp 56,3 miliar pada 2025. Nilai itu tidak mendekati beban kerusakan.
Dugaan kriminal lingkungan mencuat seiring temuan kayu gelondongan dan longsoran besar di lokasi banjir. Kementerian Lingkungan Hidup bergerak cepat melakukan pemeriksaan udara di hulu DAS Batang Toru dan DAS Garoga.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memutuskan penghentian sementara operasional tiga perusahaan: PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).
