Presiden Prabowo Subianto Beri Dukungan Anggaran untuk Bencana di Sumatra
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sebuah rapat terbatas yang digelar pada Minggu (7/12/2025), membahas penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat tersebut dihadiri oleh para menteri dari kabinet Merah Putih serta unsur TNI-Polri. Dalam kesempatan ini, berbagai permasalahan terkait bantuan dana dan pengelolaan bencana dibahas secara mendalam.
Kondisi Keuangan Daerah Terdampak Bencana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa daerah-daerah yang terdampak bencana sedang menghadapi kondisi sulit, khususnya terkait dengan keuangan. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut saat ini bergantung pada anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk menghadapi krisis yang sedang terjadi. Namun, karena sudah mendekati akhir tahun, anggaran BTT tersebut sangat tipis, bahkan ada daerah yang hanya memiliki dana sebesar Rp75 juta atau Rp300 juta.
Tito mengatakan bahwa anggaran BTT saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti pampers maupun pembalut. Oleh karenanya, ia meminta Presiden memberikan suntikan tambahan dana ke setiap kabupaten/kota yang terdampak. “Kalau mungkin Bapak berkenan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul. Bisa dibantu mungkin Rp2 miliar itu untuk pegangan mereka, Pak,” ujar Tito.
Presiden Menyetujui Tambahan Dana
Presiden langsung menanggapi permintaan tersebut dengan menyetujui dana tambahan sebesar Rp4 miliar untuk 52 kabupaten/kota yang terdampak. Selain itu, pemerintah pusat juga siap mengirim dana tambahan sebesar Rp20 miliar guna mempercepat pemulihan pasca-banjir dan tanah longsor.
Prabowo juga meminta Mendagri untuk menghitung seluruh kerusakan fasilitas-fasilitas milik daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan angkat tangan dalam menghadapi bencana ini. “Pokoknya kita bantu ya. Kalian yang di depan, kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat.”
Data Korban dan Kerusakan Akibat Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga Senin (8/12/2025), sebanyak 929 jiwa tewas akibat bencana di Sumatra. Korban tewas terbanyak ada di Kabupaten Agam dengan 179 jiwa, disusul Aceh Utara dengan 128 jiwa, dan Tapanuli Tengah dengan 120 jiwa. Sementara itu, korban masih hilang mencapai 274 jiwa dan melukai 5.000 jiwa.
Data lain menunjukkan bahwa sebanyak 148.100 rumah rusak, 1.200 unit fasilitas umum rusak, 420 unit rumah ibadah rusak, 199 unit fasilitas kesehatan rusak, 234 unit gedung/kantor rusak, 534 unit fasilitas pendidikan rusak, dan 405 unit jembatan rusak.
Bantuan Rp60 Juta Per Rumah untuk Pengungsi
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui anggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi bencana di Sumatra. Dana tersebut nantinya akan digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengganti rumah warga yang rusak ataupun hancur karena banjir bandang dan longsor.
Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan bahwa ada sekitar 37.546 rumah warga yang rusak. Pihaknya akan membangun dua jenis hunian, yakni hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Huntara akan dibangun oleh Satgas Penanggulangan Bencana TNI/Polri, sementara huntap akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
Penjelasan Mengenai Anggaran Rp60 Juta
Suharyanto menjelaskan bahwa anggaran Rp60 juta per rumah telah cukup untuk perbaikan dan pembangunan ulang. Namun, jika Presiden ingin menambahkan, pihaknya akan senang. Ia juga menuturkan bahwa uang tersebut digunakan untuk rumah yang tidak direlokasi. Jika pemilik rumah ingin menambahi dengan uangnya sendiri, hal tersebut dipersilahkan.
“Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” lanjutnya.
Dengan penjelasan tersebut, Presiden memberikan lampu hijau atas anggaran tersebut. “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujar Prabowo.
Situasi Wilayah Terisolir
Selain itu, BNPB menyampaikan bahwa hingga Minggu (7/12/2025) sore, masih ada 265 orang yang dinyatakan hilang. Di Aceh, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terisolir. Di Sumut, dua kabupaten yang masih terisolir yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara di Sumbar, dua kabupaten yang terisolir yakni Agam dan Pesisir Selatan.
Seluruh bantuan wilayah yang terisolir diberikan melalui jalur udara.
