Sosok Nirwala Dwi Heryanto yang Viral Setelah Diteriaki Menteri Keuangan
Sosok Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di berbagai media setelah diteriaki oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Nama Nirwala mendadak trending di platform media massa karena pernyataannya yang menyebut rencana mengirimkan balpres atau pakaian impor ilegal hasil sitaan ke korban bencana Sumatera.
Purbaya langsung menolak rencana tersebut dengan tegas. Ia bahkan meneriaki nama Nirwala Dwi Heryanto dengan suara lantang. Purbaya menyebut bahwa rencana kebijakan tersebut tidak ada dan tidak direstui. Saat ditanya wartawan tentang balpres yang akan dikirim ke lokasi bencana di Sumatra, Purbaya kebingungan dan menjelaskan bahwa barang tersebut adalah ilegal. Menurutnya, tidak ada kebijakan formal yang mengizinkan pengiriman barang ilegal sebagai bantuan kemanusiaan.
“Kami sudah berdiskusi dengan Presiden, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah, sampai sekarang belum ada,” ujar Purbaya dalam wawancara dengan wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).
Ia bertanya kepada jajaran Bea Cukai di sampingnya siapa yang memberikan informasi tersebut. “Siapa yang ngomong, siapa,” katanya. Akhirnya diketahui bahwa yang memberi pernyataan soal itu adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto.
“Nirwala mana,” tanya Purbaya ke jajaran Bea Cukai di sebelahnya yang lalu mencoba memanggil Nirwala. “Nirwala, enak aja lu ngomomng. Hah Menterinya gua, dia bukan menteri,” timpal Purbaya. Sontak, sosok Nirwala Dwi Heryanto pun membuat warganet penasaran.
Profil Singkat Nirwala Dwi Heryanto
Berdasarkan informasi yang beredar, Nirwala sering bertindak sebagai juru bicara resmi DJBC, khususnya terkait berbagai kebijakan dan penindakan. Sebelum menjabat sebagai Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto pernah mengemban posisi penting lainnya, termasuk Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.
Selain itu, belum ada informasi lebih detail terkait sosok Nirwala. Namun, riwayat jabatannya menunjukkan bahwa beliau adalah pejabat senior di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan membuka peluang untuk menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana.
“Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara,” jawab Nirwala usai konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025). Menurut Nirmala ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi tiga opsi: memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu.
Meski begitu, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu. “Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan,” jelasnya.
Riwayat Jabatan dan Pendidikan Nirwala Dwi Heryanto
Nirwala Dwi Heryanto bukanlah sosok asing di tubuh Bea Cukai. Ia pernah menjabat berbagai posisi strategis. Saat ini, dirinya mengemban amanah jabatan sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai. Sebelumnya, Nirwala Dwi Heryanto pernah menjabat sebagai Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai pada 2018. Ia juga pernah menjabat beberapa posisi penting seperti Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bidang. Di antaranya menjadi Kakanwil DJBC Jawa Timur II. Kemudian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten.
Dilansir dari berbagai sumber, Nirwala Dwi Heryanto mengenyam pendidikan S1 Sarjana Ekonomi, Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1990. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan S2 Magister Sains Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 2007.
Data Harta Kekayaan Nirwala Dwi Heryanto
Nirwala Dwi Heryanto memiliki total kekayaan mencapai Rp 4.620.184.413. Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaporkannya terakhir kali pada 25 Februari 2025/Periodik – 2024.
DATA HARTA
– A. TANAH DAN BANGUNAN: Rp. 1.395.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/122 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 325.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/141 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/140 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
– B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp. 808.000.000
1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. MOTOR, HONDA CB500X Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
– C. HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp. 579.747.760
– D. SURAT BERHARGA: Rp. —-
– E. KAS DAN SETARA KAS: Rp. 1.837.436.653
– F. HARTA LAINNYA: Rp. —-
Sub Total: Rp. 4.620.184.413
III. HUTANG: Rp. —-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III): Rp. 4.620.184.413
Alasan Purbaya Menolak Rencana Pengiriman Barang Sitaan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum memberikan izin terkait rencana pengalihan barang sitaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk korban bencana banjir di Sumatera. Purbaya menilai, barang sitaan berupa produk garmen itu adalah ilegal sehingga tidak ada aturan untuk memberikan izin atas rencana tersebut.
Selain itu, Purbaya juga tidak ingin ada praktik pengiriman ilegal untuk alasan kemanusiaan. Purbaya menjelaskan, jika rencana tersebut direalisasikan justru akan berbahaya karena memicu maraknya pakaian bekas (thrifting) atau balpres ilegal masuk ke Indonesia dengan dalih bantuan bencana.
“Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat itu bencana,” ujarnya. Purbaya menegaskan jika pemerintah lebih memilih mengutamakan produk dalam negeri untuk bantuan fisik ke lokasi terdampak bencana. Bahkan, ia mengaku siap jika Pemerintah harus merogoh kantong demi mengirimkan pakaian-pakaian baru ke kawasan bencana.
“Belum (ada izin pengiriman baju ilegal ke lokasi bencana), kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru. Saya kirim sekarang,” kata Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).
Update Korban Banjir Sumatera
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan jumlah terbaru dari korban bencana banjir di Sumatera. Ia menyebut, korban banjir kian bertambah.
“Dari 990 jiwa meninggal dunia per kemarin, 11 Desember, saat ini rekapitulasi kami menunjukkan angka 995 jiwa total meninggal dunia di tiga provinsi,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (11/12/2025). BNPB melakukan verifikasi identitas melalui pencocokan by name by address dengan catatan sipil di tingkat kecamatan.
Sebab, adanya temuan jasad di tiga kabupaten yang semula dihitung sebagai korban bencana, tetapi ternyata jasad tersebut merupakan jenazah dari area pemakaman. “Proses verifikasi masih berlangsung. Mulai besok, di beberapa kabupaten, setelah diverifikasi datanya, kita akan memberikan data yang merupakan validasi dari catatan sipil dan data korban yang sudah by name by address,” ujarnya.
Sementara itu, jumlah korban hilang justru bertambah pada hari ini menjadi 226 dari 222 berdasarkan data Kamis (11/12/2025). “Untuk korban hilang, ini kemarin di data kami itu 222 nama, hari ini bertambah (menjadi) 226 nama. Di Aceh, itu bertambah jumlah korban yang masih dilaporkan hilang,” ujarnya. “Untuk pengungsi ini tidak berubah, sebanyak 884.889 jiwa,” tambah Abdul. BNPB memastikan akan terus mendorong distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar lain bagi para pengungsi yang tersebar di tiga provinsi tersebut. Selain distribusi via udara, distribusi via darat juga terus dilakukan. “Hari ini tiga truk kita dengan tujuan Nagan Raya dan Aceh Selatan, kemudian Pidie Jaya, dan Bireuen. Ini rata-rata dengan 1,5 hingga 2 ton (bantuan logistik),” kata dia.
