Proyek di IKN Nusantara Berdampak Positif pada Kinerja BUMN Karya
PT PP Tbk (PTPP) kini tengah memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia setelah resmi menandatangani tiga kontrak proyek besar di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Proyek-proyek ini dikerjakan melalui konsorsium yang melibatkan beberapa perusahaan, seperti ADHI dan JAKON KSO. Dalam proyek pertama, PTPP akan membangun fasilitas pendukung Otorita IKN, termasuk gedung kantor pendukung OIKN, gedung Polresta IKN, bangunan utilitas, masjid kawasan, lapangan upacara, dan lapangan olahraga.
Proyek kedua yang ditangani oleh konsorsium PP-ADHI KSO adalah pembangunan gedung dan kawasan Sidang Paripurna senilai Rp 1,258 triliun. Sementara itu, proyek ketiga melibatkan konsorsium ADHI–PP–Penta untuk pembangunan gedung lembaga DPD RI senilai Rp 1,48 triliun. Proyek-proyek ini menunjukkan komitmen kuat dari PTPP dalam mendukung pengembangan IKN Nusantara.
Selain PTPP, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) juga turut berpartisipasi dalam proyek IKN dengan menangani pembangunan gedung dan kawasan lembaga DPR RI senilai Rp 1,84 triliun. Proyek ini direncanakan selesai pada tahun 2027. Di sisi lain, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mendapat dua proyek baru di IKN, yaitu pembangunan bangunan gedung dan kawasan lembaga DPR II serta MPR. Nilai pekerjaan masing-masing proyek mencapai Rp 1,96 triliun dan Rp 1,70 triliun.
Direktur Utama WIKA, Agung BW, menjelaskan bahwa perusahaan saat ini juga sedang mengerjakan beberapa proyek strategis lainnya di IKN. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan Jalan Paket G di KIPP 1B–1C, Tol Sepinggan – Paket 1B, serta Tol IKN Segmen 3B-2 Kariangau–Tempadung. Selain itu, WIKA juga menangani pekerjaan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku di KIPP serta pembangunan Jaringan IPAL 1 dan 3 KIPP IKN.
Anak usaha WIKA, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), juga mendapatkan paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (design and build) untuk pembangunan bangunan gedung dan kawasan lembaga DPR II. Proyek ini dikerjakan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) bersama WIKA.
Dampak Kontrak Baru pada Kinerja Perusahaan
Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty, mengatakan bahwa kontrak jumbo baru emiten BUMN Karya di IKN secara umum dapat menambah backlog dan membuka peluang peningkatan pendapatan dalam dua tahun mendatang. Bagi PTPP, dampak ini cenderung positif karena kondisi keuangannya relatif lebih sehat. Sebaliknya, bagi WIKA dan WSKT, kontrak ini menjadi sentimen positif di pasar, tetapi bisa menambah tekanan arus kas dan memperburuk leverage.
Risiko lambatnya pembayaran proyek pemerintah serta margin tipis pada proyek penugasan membuat proyek baru ini bisa menjadi beban tambahan. “Efek riilnya bersifat positif untuk PTPP, namun mixed hingga negatif secara fundamental untuk WIKA dan WSKT,” ujarnya.
Kepala Riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi, menilai bahwa sentimen perolehan kontrak proyek di IKN berdampak positif jangka pendek karena menambah orderbook dan visibility proyek untuk tahun 2026. Namun, secara fundamental, penugasan ini memiliki margin tipis, model pembayaran berfase, dan bisa menghambat arus kas.
Prospek dan Rekomendasi
Arinda berpandangan bahwa prospek emiten BUMN konstruksi pada tahun 2026 berpotensi membaik dibanding 2025. Terutama jika pembayaran proyek pemerintah termasuk proyek IKN fase awal dapat dicairkan lebih cepat, sehingga membantu memperbaiki arus kas yang selama ini menjadi isu terbesar. Jika suku bunga mulai menurun dan restrukturisasi utang WIKA maupun WSKT menunjukkan hasil, tekanan beban bunga dapat menyusut dan memberikan ruang pemulihan margin.
Selain itu, proyek-proyek non-IKN seperti jalan tol, kereta logistik, kawasan industri, serta proyek swasta bisa menjadi katalis positif. Namun, prospek pemulihan tetap dibayangi risiko, terutama jika pembayaran pemerintah kembali lambat, APBN menurun, atau siklus suku bunga tetap tinggi.
Secara keseluruhan, PTPP memiliki peluang pemulihan terbaik pada 2026. Sementara, WIKA dan WSKT masih sangat tergantung pada pencairan pembayaran pemerintah dan keberhasilan restrukturisasi. Arinda menyarankan investor untuk memerhatikan saham PTPP dengan target harga Rp 580 per saham.
Sementara itu, Wafi menyarankan trading buy untuk saham PTPP dan ADHI dengan target harga masing-masing Rp 450 per saham dan Rp 270 per saham.
