Alasan Pekerja Gagal Menerima BSU 2025
Banyak pekerja yang merasa memenuhi seluruh kriteria BSU Ketenagakerjaan 2025, namun bantuan tidak kunjung masuk ke rekening. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor teknis maupun administratif yang sering kali tidak disadari. Memahami penyebabnya sangat penting agar pekerja dapat memeriksa kelengkapan data dan memastikan tidak ada kesalahan dalam sistem.
Berikut adalah lima alasan umum mengapa pekerja gagal menerima BSU 2025:
-
Data Gaji Tidak Memenuhi Kriteria
Salah satu alasan utama adalah data gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Perusahaan kadang melaporkan upah karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai yang melebihi batas maksimal atau tidak sesuai standar UMR/UMP wilayah tempat bekerja. Dalam aturan BSU 2025, hanya pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan yang berhak menerima bantuan. Jika sistem BPJS mencatat nominal lebih tinggi, maka pekerja langsung tereliminasi dari daftar penerima. -
Status BPJS Tidak Aktif
Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak aktif juga menjadi salah satu penyebab. Ada pekerja yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta aktif per April 2025, yaitu batas waktu verifikasi penerima BSU. Ketidakaktifan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti resign, PHK, atau perusahaan yang terlambat melanjutkan pembayaran iuran. Jika status kepesertaan berhenti, data pekerja otomatis tidak diikutsertakan dalam proses penyaluran. -
Kendala pada Rekening Bank Penerima
Masalah pada rekening bank yang didaftarkan juga bisa menghentikan proses pencairan. Kesalahan nomor rekening, rekening yang sudah tidak aktif, atau penggunaan bank di luar daftar bank penyalur bisa menyebabkan dana tidak masuk. Pemerintah hanya menyalurkan BSU 2025 melalui bank-bank Himbara, yaitu BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Jika rekening yang dimiliki pekerja bukan dari salah satu bank tersebut, maka dana tidak dapat masuk. Bahkan kesalahan kecil seperti digit rekening yang salah atau rekening yang diblokir pun sudah cukup untuk membuat pencairan gagal. -
Menerima Bantuan Sosial Lain Secara Bersamaan
Alasan lainnya adalah tumpang tindih dengan bansos lain. Pekerja yang sedang menerima bantuan seperti PKH, BPNT, atau BPUM pada periode yang sama tidak dapat menerima BSU secara bersamaan. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pemerataan bantuan sehingga tidak ada individu yang menerima dua program sekaligus. Pemerintah memprioritaskan agar lebih banyak masyarakat dengan tingkat kebutuhan tinggi bisa mendapatkan bantuan. -
Perubahan Status Menjadi ASN, TNI, atau Polri
Perubahan status pekerjaan juga bisa menyebabkan pekerja tidak memenuhi syarat. Jika pekerja berpindah menjadi ASN, anggota TNI, atau Polri, maka ia secara otomatis tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2025. Perubahan status ini bisa terjadi sebelum proses verifikasi selesai. Contohnya, pekerja swasta yang lolos seleksi CPNS pada awal 2025 akan langsung dikeluarkan dari daftar penerima, meskipun sebelumnya memenuhi seluruh kriteria. ASN, TNI, dan Polri memiliki sistem penghasilan dan tunjangan tersendiri sehingga tidak termasuk dalam kelompok penerima BSU sesuai regulasi yang berlaku.
Kriteria Penerima BSU yang Telah Ditetapkan oleh Kemenaker
Pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria bagi calon penerima BSU 2025. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi:
-
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga April 2025
Syarat ini menegaskan bahwa calon penerima harus tercatat sebagai pekerja yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan tempat bekerja. Status kepesertaan harus masih aktif setidaknya sampai bulan April 2025, sehingga memastikan bahwa pekerja benar-benar sedang bekerja dan terlindungi dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada periode tersebut. -
Memiliki penghasilan maksimal Rp 3.500.000 per bulan
Batasan ini ditetapkan agar bantuan tepat sasaran kepada pekerja dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Jika gaji pokok atau total upah bulanan melebihi Rp 3.500.000, pekerja tidak termasuk dalam kategori penerima. Ketentuan ini dibuat untuk memprioritaskan karyawan dengan daya beli yang lebih rendah dan kemungkinan lebih terdampak terhadap situasi ekonomi. -
Tidak sedang menerima bantuan lain pada periode penyaluran
Untuk menghindari tumpang tindih bantuan sosial, pekerja yang sedang mendapatkan program perlindungan sosial lain, misalnya PKH, BPNT, atau bantuan tunai lainnya, tidak dapat menerima BSU secara bersamaan. Tujuannya agar distribusi bantuan lebih merata dan tidak menumpuk pada individu yang sama, sehingga pekerja lain yang belum menerima bantuan dapat ikut terbantu. -
Tidak Termasuk ASN, anggota TNI, atau Polri
Kategori ini mengecualikan pegawai pemerintah, prajurit TNI, dan anggota Polri karena mereka sudah memperoleh gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN. BSU hanya ditujukan untuk pekerja sektor swasta dan umum yang menggantungkan pendapatannya pada perusahaan dan tidak memiliki fasilitas penghasilan tambahan dari negara.
