Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyuarakan kekhawatiran terkait lambatnya realisasi anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Isu ini menjadi perhatian utama dalam berbagai rapat dan diskusi yang digelar oleh lembaga legislatif setempat, dengan harapan agar pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses penggunaan dana.
Kritik terhadap keterlambatan realisasi anggaran ini tidak hanya muncul dari DPRD, tetapi juga menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat. Banyak warga merasa khawatir karena pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada mereka justru terhambat. Hal ini memicu pertanyaan tentang efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Kronologi Lengkap
Pembahasan tentang keterlambatan realisasi anggaran infrastruktur di Gorontalo mulai ramai dibicarakan sejak awal tahun 2025. DPRD Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024, yang menunjukkan bahwa beberapa proyek infrastruktur masih belum terealisasi hingga akhir periode anggaran. Dalam laporan resmi, sejumlah proyek seperti peningkatan jalan provinsi, pembangunan irigasi, dan pengadaan alat kerja di lingkungan pemerintahan daerah dilaporkan tertunda.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Irwan Hunawa, menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil dinas terkait untuk memastikan penyebab keterlambatan. “Kami menduga ada kendala administratif dan teknis dalam pengajuan rencana kerja,” ujarnya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) beberapa waktu lalu.
Mengapa Menjadi Viral?
Isu keterlambatan realisasi anggaran infrastruktur menjadi viral karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, sistem irigasi yang tidak memadai, serta kurangnya fasilitas umum di beberapa daerah. Masalah ini kemudian menyebar melalui media sosial, terutama di grup-grup Facebook dan Twitter yang fokus pada isu pemerintahan dan pembangunan.
Selain itu, adanya laporan dari para anggota DPRD yang menyatakan kekecewaan atas kinerja pemerintah membuat isu ini semakin dikaji secara luas. Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis juga turut menyampaikan pendapat mereka, meminta pemerintah lebih responsif dalam mengelola anggaran daerah.
Respons & Dampak
DPRD Provinsi Gorontalo memberikan tanggapan serius terhadap isu ini. Selain menggelar rapat evaluasi, lembaga tersebut juga meminta pemerintah daerah untuk segera memberikan klarifikasi dan rencana aksi. “Kami akan terus memantau perkembangan proyek-proyek infrastruktur yang tertunda. Jika diperlukan, kami siap memanggil pejabat terkait untuk dimintai pertanggungjawaban,” ujar Irwan Hunawa.
Dampak dari keterlambatan ini tidak hanya terasa dalam bentuk fisik, tetapi juga berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Banyak UMKM yang kesulitan mengakses pasar karena kondisi infrastruktur yang buruk. Selain itu, penurunan kualitas layanan publik juga menjadi sorotan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Menanggapi isu ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengklaim bahwa beberapa proyek infrastruktur yang tertunda sedang dalam proses penyelesaian. Dinas PUPR setempat menyatakan bahwa kendala utama adalah keterbatasan sumber daya dan proses lelang yang memakan waktu. Namun, pihak pemerintah berjanji untuk mempercepat pelaksanaan proyek di tahun 2026.
“Kami sedang berupaya keras untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan transparan,” ujar Kepala Dinas PUPR Gorontalo.
Penutup
DPRD Provinsi Gorontalo terus mengawal realisasi anggaran pembangunan infrastruktur guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Publik berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pelaksanaan proyek yang tertunda. Apa yang ditunggu publik selanjutnya adalah komitmen nyata dari pihak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
