Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, meskipun salah satu tersangka dikabarkan mengirimkan surat keterangan sakit. Peristiwa ini memicu perhatian publik dan menjadi topik yang ramai dibahas di media sosial.
Drama penangkapan ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7 Agustus 2025 terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C. Selain itu, sejumlah saksi dari Kementerian Kesehatan juga telah diperiksa dalam penyelidikan ini.
Kronologi Lengkap
Pada awalnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, setelah menduga adanya dugaan suap dalam pengadaan proyek pembangunan RSUD. Setelah OTT, Azis ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik KPK kemudian memperluas penyelidikan ke sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal ini.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan metode bottom-up dalam meminta keterangan saksi. “Kami kumpulkan dulu, karena kita melihat bahwa ini berdasarkan uang kembali atau kickback,” katanya. Menurut Asep, dana tersebut tidak langsung diterima oleh manajemen tinggi, melainkan melalui bawahannya.
Selain itu, KPK juga sedang menyelidiki 31 proyek RSUD lainnya yang diduga terkait dengan kasus serupa. Dana yang dialokasikan untuk program peningkatan kualitas RSUD mencapai Rp4,5 triliun, termasuk proyek di Kolaka Timur yang menerima dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp126,3 miliar.
Mengapa Menjadi Viral?
Peristiwa ini viral karena adanya isu bahwa salah satu tersangka mengirimkan surat keterangan sakit, namun KPK tetap memproses penangkapan. Hal ini memicu diskusi di media sosial, terutama di platform seperti Twitter dan Instagram. Netizen mulai mempertanyakan efektivitas tindakan hukum jika ada upaya untuk menghindari proses penangkapan.
Selain itu, kegigihan KPK dalam menangani kasus ini juga menjadi sorotan. Publik mengapresiasi langkah lembaga antirasuah yang tidak ragu-ragu dalam menindaklanjuti dugaan korupsi, meskipun ada upaya dari tersangka untuk menghindar.
Respons & Dampak
Respons dari masyarakat terhadap kasus ini sangat beragam. Sebagian besar memberikan dukungan kepada KPK, sementara sebagian lainnya khawatir akan adanya upaya menghalangi proses hukum. Tokoh masyarakat dan aktivis anti-korupsi juga memberikan komentar positif terhadap tindakan KPK.
Di sisi lain, kasus ini juga menimbulkan dampak psikologis bagi para tersangka dan keluarga mereka. Selain itu, ada juga kekhawatiran terhadap reputasi instansi yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk Kementerian Kesehatan.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Menurut informasi terbaru, KPK masih terus memperluas penyelidikan terhadap kasus ini. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin jika diperlukan. Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan Deputi Pencegahan untuk mencegah tindak pidana korupsi di proyek-proyek RSUD.
Sementara itu, KPK juga tengah memeriksa aliran dana yang diduga diterima oleh beberapa pihak. Penyidik mengklaim bahwa dana tersebut tidak langsung sampai ke manajemen tinggi, melainkan melalui bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ini lebih kompleks dari yang diperkirakan.
Penutup — Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur semakin menarik perhatian publik. Meski salah satu tersangka mengirimkan surat sakit, KPK tetap mempercepat proses penyidikan. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, termasuk apakah Menteri Kesehatan akan dipanggil atau tidak.
