Pertempuran antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza terus memanas, dengan serangan besar-besaran yang menargetkan kota-kota utama seperti Khan Younis. Situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan, dengan ribuan korban jiwa dan kekurangan bantuan kemanusiaan yang mengancam kehidupan warga.
Di tengah eskalasi konflik, peran mediator internasional, khususnya Qatar, menjadi sorotan. Pemimpin negara tersebut menyatakan bahwa mereka sedang meninjau kembali posisi sebagai penengah dalam perundingan antara kedua pihak. Ini terjadi setelah adanya dugaan penyalahgunaan peran mediasi untuk kepentingan politik tertentu.
Qatar telah lama menjadi salah satu negara utama yang berperan dalam mediasi gencatan senjata. Bersama Amerika Serikat dan Mesir, mereka berhasil merundingkan jeda singkat dalam pertempuran pada November 2023, yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun, kini pihak Qatar merasa batasan dalam perannya membatasi kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi lebih lanjut.
“Kami selalu bekerja sama secara erat dengan mitra kami dalam mediasi ini, baik itu AS maupun Mesir, untuk menjembatani kesenjangan dan memasukkan saran berdasarkan mediasi yang terjalin. Namun, pada akhirnya, peran sebagai mediator juga terbatas,” ujar Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki di Doha.
Meski demikian, Qatar tetap menjadi satu-satunya negara yang memiliki pengaruh terhadap Hamas, yang saat ini tinggal di pengasingan di negara tersebut. Kedudukan ini membuat Qatar menjadi penting dalam upaya menciptakan kesepakatan gencatan senjata, meskipun prosesnya masih terhambat karena perbedaan pendapat antara Israel dan Hamas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Seiring dengan meningkatnya intensitas pertempuran, situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan sekitar 18.000 warga Palestina tewas dalam perang, sementara ratusan ribu lainnya terluka atau hilang. Rumah sakit utama seperti Nasser Hospital di Khan Younis kewalahan menerima korban luka dan kematian, dengan ruang darurat penuh sesak.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut wilayah kantong Gaza sedang “runah”, dengan risiko bencana kemanusiaan yang sangat tinggi. Ia memperingatkan bahwa ketertiban umum bisa segera rusak, dan situasi akan semakin buruk dengan wabah penyakit dan pengungsian massal ke Mesir.
Di sisi lain, Israel terus memperkuat serangan militernya, termasuk di kota-kota utara dan selatan Jalur Gaza. Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa puluhan pejuang Hamas telah menyerah, meskipun Hamas membantah klaim tersebut. Israel juga mengancam akan menutup lembaga penyiaran Qatar, Al Jazeera, sebagai bentuk protes terhadap peran negara tersebut dalam mediasi.
Kritik terhadap Israel tidak hanya datang dari pihak Palestina, tetapi juga dari komunitas internasional. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, sementara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menggambarkan situasi di Gaza sebagai “di ambang kehancuran”.
Mediasi internasional, termasuk dari Qatar, masih terus berlangsung, meskipun hasilnya belum memenuhi harapan. Kedua belah pihak masih memiliki perbedaan besar dalam menetapkan syarat-syarat gencatan senjata. Sementara itu, dunia internasional terus meminta agar gencatan senjata segera diumumkan untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar.
Dalam konteks ini, peran mediator seperti Qatar menjadi sangat krusial. Namun, dengan adanya dugaan penyalahgunaan peran, serta tekanan dari berbagai pihak, tantangan dalam mencapai perdamaian semakin berat. Masyarakat internasional terus memantau perkembangan situasi, dengan harapan agar konflik dapat segera berakhir dan kehidupan warga Gaza kembali stabil.
