Puluhan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar protes terhadap kenaikan tarif parkir di kawasan wisata yang dinilai tidak masuk akal. Aksi ini berlangsung di sejumlah destinasi populer seperti Air Terjun Benang Kelambu dan Danau Segara Anak, tempat-tempat yang selama ini menjadi incaran para pengunjung dari berbagai daerah.
Menurut laporan warga, tarif parkir yang diberlakukan saat ini mencapai Rp 50.000 untuk mobil dan Rp 20.000 untuk motor, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dulu hanya Rp 5.000 per mobil, sekarang naik sampai 10 kali lipat. Ini sangat tidak wajar,” ujar salah satu warga, Suryadi, kepada media setempat.
Kenaikan tarif parkir ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka merasa bahwa biaya parkir yang tinggi justru akan mengurangi jumlah pengunjung, terutama bagi kalangan menengah bawah. “Ini bisa membuat orang enggan datang ke Lombok. Padahal wisata adalah salah satu sumber pendapatan utama kita,” tambah Suryadi.
Beberapa pengelola wisata juga mengakui adanya peningkatan tarif parkir. Namun, mereka membenarkan bahwa kenaikan tersebut dilakukan karena adanya rekomendasi dari pihak terkait. “Kami tidak bisa menolak. Ada aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah,” kata salah satu pengelola, Dian.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan investigasi terkait kenaikan tarif parkir tersebut. “Ini bukan sekadar keluhan biasa, tapi bisa dikategorikan sebagai bentuk dugaan pelanggaran serius,” ujarnya.
Hamdan menegaskan bahwa sistem pembayaran parkir yang digunakan, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga seperti aplikasi Parkee, harus dievaluasi total. “Ini tidak bisa dianggap remeh. Kami anggap ini persoalan serius yang harus direspons cepat. Kalau ada unsur penipuan, ini sudah masuk ranah pidana,” tegasnya.
Selain itu, Hamdan juga mendorong agar dilakukan audit independen terhadap sistem pembayaran dan tarif parkir di area wisata. Ia menyarankan agar ke depan pengelolaan parkir bisa dipercayakan kepada pelaku usaha lokal yang lebih transparan dan akuntabel. “Kami ingin rakyat NTB mendapat pelayanan yang adil, wajar, dan tidak dirugikan. Bandara itu fasilitas publik, bukan tempat mengeruk keuntungan secara semena-mena,” tegasnya.
Aksi protes ini menunjukkan bahwa masyarakat Lombok masih memiliki harapan besar terhadap pengelolaan pariwisata yang adil dan berkelanjutan. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.
