Apakah kerugian ekonomi sebesar Rp 68,67 triliun akibat bencana di Sumatera benar-benar tercatat? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan? Apakah pemerintah telah memperhatikan kebutuhan darurat yang semakin mendesak?

Mediahariini.com – Riset yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa bencana longsor dan banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 telah menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 68,67 triliun. “Bencana ekologis di Sumatera periode November 2025 diproyeksi telah mengakibatkan kerugian ekonomi 68,67 triliun rupiah,” ujar Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam wawancara dengan Koran Jakarta, Selasa (2/12/2025).

“Kerugian ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir-longsor,” tambah Bhima. Dari data yang dirilis Celios, Provinsi Aceh diproyeksi menderita kerugian 2,2 triliun rupiah, lalu Sumatera Utara diproyeksi kehilangan 2,07 triliun rupiah dan Sumatera Barat 2,01 triliun rupiah.

Kondisi jalan putus akibat banjir bandang di Sumatera Utara

“Kami melihat bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Tidak bisa ditangani provinsi,” ujar Azhari Cage, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh, seperti dikutip dari Liputan6.com (3 Desember 2025). Ia menilai, bencana alam Sumatera sepatutnya ditetapkan sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih optimal.

Warga Aceh yang terdampak bencana mencari bantuan

Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis Walhi Nasional, Melva Harahap, menyampaikan bahwa bencana ekologis yang terjadi di Sumatera mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan di tiga provinsi tersebut. “Hak bekerja, hak belajar, dan kebutuhan dasar lain rakyat tidak dapat terpenuhi,” ujarnya dalam pernyataan resmi Walhi (29 November 2025).

Pemulihan infrastruktur pasca-bencana di Sumatera

Dari sisi kemanusiaan, penetapan status bencana nasional menjadi penting dalam merespons bencana ekologis yang terjadi di Sumatera. Koordinasi antar Lembaga/Kementerian penting sehingga distribusi kebutuhan pokok, mengevakuasi warga yang masih terisolir, memastikan kebutuhan dasar dan hidup warga terjamin termasuk menyiapkan pemulihan jangka panjang bisa lebih cepat karena penetapan status bisa membuka pergerakan sumber daya nasional penuh dalam merespon bencana ekologis tersebut.

Akses jalan yang terputus akibat bencana di Sumatera

Celios juga mendesak pemerintah untuk menghentikan perluasan izin sawit dan tambang. “Sudah saatnya beralih ke ekonomi yang berkelanjutan. Banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat merupakan contoh nyata dampak buruk pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan,” tegas Bhima Yudhistira dalam wawancara dengan Koran Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Daftar Sumber Resmi/Kutipan:
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira (Institusi: Celios) – Koran Jakarta – 2 Desember 2025
Azhari Cage (Anggota DPD RI, Institusi: DPD RI) – Liputan6.com – 3 Desember 2025
Melva Harahap (Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis Walhi Nasional, Institusi: Walhi) – Walhi – 29 November 2025

Bila ada kekeliruan pemberitaan, klarifikasi dan konfirmasi dapat disampaikan ke no.WA: Contact: +6285136056172 (an.Frontdesk MediaHariIni.com) atau klik link ini untuk pesan langsung https://mediahariini.com/wa