Rencana Perdamaian Gaza: Fase Kedua yang Diharapkan Membawa Perubahan
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sedang bersiap mengumumkan dimulainya fase kedua rencana perdamaian Gaza. Rencana ini disebut akan mencakup pembentukan pemerintahan baru di Gaza yang ditargetkan rampung sebelum Natal, menurut laporan media internasional.
Fase penting ini menjadi lanjutan dari rencana 20 poin yang sebelumnya telah diusulkan Washington. Rencana tersebut memuat beberapa langkah strategis, termasuk penarikan tambahan pasukan Israel dari wilayah Gaza. Setelah penarikan tersebut, rencana Trump menetapkan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Pasukan ini disebut akan bertugas menjaga keamanan sementara, mencegah kekosongan otoritas, dan mengawasi transisi pemerintahan agar tidak menimbulkan kekacauan baru.
Adapun ISF terdiri dari negara-negara yang bekerja sama dengan Dewan Perdamaian yang dipimpin AS. Selain aspek keamanan, fase kedua juga mencakup pembentukan struktur pemerintahan transisi. Pemerintahan baru ini direncanakan berada di bawah kendali Dewan Perdamaian badan internasional yang akan dipimpin Trump dan beranggotakan sekitar 10 tokoh dari negara-negara Arab dan Barat.
Di bawah Dewan Perdamaian akan ada dewan eksekutif internasional yang melibatkan nama-nama seperti Tony Blair, Jared Kushner, dan Steve Witkoff. Mereka diberi mandat untuk mengawasi pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina, yang terdiri dari 12–15 ahli manajemen dan bisnis yang tidak memiliki afiliasi dengan Hamas, Fatah, atau faksi politik Palestina lainnya. Lebih lanjut, Dewan Eksekutif ini akan memegang peran sentral dalam penyusunan kebijakan lapangan.
Termasuk pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina, pengawasan bantuan internasional, serta koordinasi dengan ISF yang akan diterjunkan untuk menjaga keamanan selama masa transisi. Oleh karena itu fase kedua ini menjadi inti dari strategi Washington untuk membangun pemerintahan netral di Gaza yang mampu menjalankan fungsi administratif tanpa intervensi kelompok bersenjata.
Tekanan terhadap Hamas untuk Menyerahkan Kendali
Untuk mempercepat proses pelaksanaan fase kedua perdamaian Gaza, saat ini AS sedang bekerja sama dengan Qatar, Mesir, dan Turki dalam pembicaraan intensif. Pembicaraan ini dimaksudkan untuk meyakinkan Hamas agar menyerahkan kendali atas Gaza dan bersedia melucuti senjata mereka. Mengingat kesepakatan ini menjadi kunci agar fase kedua rencana Trump dapat berjalan tanpa hambatan besar.
Trump bahkan menegaskan bahwa fase ini “tidak bisa ditunda lagi”, menggambarkan urgensi yang dirasakan Washington untuk melihat perubahan nyata di lapangan sebelum akhir tahun. Meski demikian, sejumlah pejabat AS menyatakan kekhawatiran bahwa Hamas mungkin menolak langkah tersebut, yang berpotensi menghambat penerapan fase kedua.
Lantaran hingga saat ini belum ada sinyal kuat bahwa Hamas bersedia mengikuti skema yang ditawarkan. Situasi tersebut menjadikan tekanan terhadap Hamas sebagai salah satu tantangan terbesar dalam implementasi rencana perdamaian Gaza, sementara waktu terus berjalan menuju target pengumuman fase kedua sebelum Natal.
Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan Gaza
Dengan tekanan diplomatik yang meningkat dan tenggat waktu yang semakin dekat, keberhasilan fase kedua kini menjadi sorotan utama komunitas internasional. Apakah Gaza dapat memasuki babak stabil atau kembali menghadapi kebuntuan, sangat ditentukan oleh implementasi tahap ini dalam beberapa pekan ke depan.
Jika berhasil, wilayah tersebut dapat memasuki babak baru yang lebih stabil. Namun jika gagal, diplomasi yang sedang berjalan dikhawatirkan akan kembali terhenti seperti sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fase kedua ini dalam membuka jalan bagi perdamaian yang lebih berkelanjutan di wilayah tersebut.
