Sosialisasi Penguatan Hak Asasi Manusia di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah
Pada hari Kamis (4/12/2025), Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah mengalami perubahan suasana. Ruang yang biasanya digunakan untuk rapat formal kini berubah menjadi tempat pembelajaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tanjungpinang. Acara yang bertajuk Sosialisasi Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) ini memberikan pesan penting bahwa pelayanan publik bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang tidak membuat masyarakat merasa ingin membanting map.
Kegiatan ini memiliki judul yang serius, namun isinya justru mengingatkan hal-hal sederhana yang sering kali dilupakan atau bahkan diabaikan. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, hadir bukan hanya sebagai pembuka acara, tetapi juga turut serta menjadi narasumber. Dari awal, ia menekankan bahwa memperkuat pemahaman HAM bagi aparatur adalah investasi moral, intelektual, dan profesional.
ASN Bukan Sekadar Robot Tanda Tangan
Lis menyampaikan bahwa ASN bukanlah robot tanda tangan. Sebagai aparatur pemerintah, mereka tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga mengurus manusia. Setiap manusia memiliki hak, martabat, dan kehormatan yang harus dihormati. Kalimat tersebut bisa ditempatkan di poster motivasi kantor dan masih relevan.
Ketika Warga Datang Bawa Berkas, Mereka Sesungguhnya Bawa Harapan
Lis kemudian melanjutkan dengan pendekatan filosofis. Ia menjelaskan bahwa HAM bukan hanya tercantum dalam undang-undang, tetapi hidup dalam sikap, tutur kata, dan bagaimana aparatur menyambut masyarakat. Bukan sekadar menyambut dengan pertanyaan “Nomor antrian berapa?” tanpa menatap wajah.
“Ketika masyarakat datang membawa berkas, sesungguhnya mereka itu selalu membawa harapan, namun terkadang bercampur dengan kecemasan atau bahkan datang dengan kebutuhan mendesak. Maka disitulah kita diuji untuk hadir dengan rasa empati,” ujarnya.
HAM Itu Seringnya Bukan Drama Besar, Tapi Hal Sepele
Lis memberikan contoh yang membuat semua peserta merasa “oh iya juga ya”. Mulai dari senyum, memudahkan proses administrasi, akses ramah disabilitas, hingga sekadar menangani aduan dengan cara yang tidak galak.
“HAM bukan selalu soal kasus besar. Justru sering berada pada hal-hal kecil yang kita lakukan dalam keseharian. Aparatur yang memahami HAM akan bekerja lebih bijak, lebih peka, dan lebih profesional,” tambahnya.
Singkatnya, sebelum bicara HAM level internasional, coba dulu tidak membentak warga yang salah isi formulir.
Pesan yang Menampar dengan Cara Elegan
Lis menutup materinya dengan pesan yang lumayan menampar, tapi dengan cara elegan. “Jadilah aparatur yang bijaksana, berempati, menghargai keberagaman, dan menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Aparatur yang paham HAM adalah aparatur yang dipercaya rakyat.”
BKPSDM: Pemahaman Itu Penting Supaya Tidak Ada Pelanggaran HAM “Mini-Mini”
Sementara itu, Kepala BKPSDM Tanjungpinang, Achmad Nur Fatah, memberikan laporan pembuka yang lebih teknis, tetapi tetap penting. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas aparatur agar tidak salah jalan dalam pelayanan.
“Tujuan kegiatan ini antara lain untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menerapkan nilai-nilai HAM, mencegah potensi pelanggaran HAM di lingkungan pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di daerah,” paparnya.
Kegiatannya diikuti oleh 100 peserta, yang mewakili seluruh OPD. Selain Wali Kota, materi juga diisi oleh Yuli Munir, S.E., M.Ak. serta Siska Sukmawaty, S.H., M.H.
Setidaknya hari itu, seluruh peserta diajak ingat bahwa pelayanan itu bukan cuma soal SOP, tapi juga soal kemanusiaan. Semoga setelah ikut acara ini, para aparatur bisa lebih reflektif, minimal tidak ngeluh kalau warga tanya “Pak, ini maksudnya apa ya?”
