Berita Terpopuler dalam Sepekan di Kanal Nasional
Selama sepekan terakhir, berbagai peristiwa politik dan sosial menjadi sorotan utama di kanal nasional. Redaksi telah merangkum lima berita yang paling banyak dibaca dari Senin, 1 Desember 2025 hingga Ahad, 7 Desember 2025. Berita tersebut mencakup isu bencana banjir di Sumatera, konflik internal PBNU, serta penghapusan jabatan Bupati Aceh Selatan oleh Gerindra.
Penetapan Status Bencana Nasional
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa penetapan status bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, presiden memiliki wewenang menetapkan status bencana melalui keputusan presiden atau Keppres.
“Semua itu akan bergantung kepada keputusan presiden, karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan presiden melalui keputusan presiden,” ujar Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Senin, 1 November 2025.
Banjir dan longsor terjadi di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu terjadi pada akhir November lalu dan telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Muzani menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah meninjau langsung ke lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara.
“Beliau pasti melihat langsung keadaan ini, mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani,” tutur dia.
Kekurangan Personel Basarnas
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Mohammad Syafii mengungkapkan bahwa lembaganya masih kekurangan personel dalam menghadapi bencana di berbagai daerah. Syafii menyampaikan bahwa jumlah kantor Basarnas yang ada belum mencapai jumlah ideal.
Syafii menyampaikan informasi tersebut dalam rapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 1 Desember 2025. Idealnya Basarnas memiliki kantor di setiap kota/kabupaten. Namun saat ini, Basarnas belum memiliki cakupan seluas itu.
“Terkait dengan apakah Basarnas misalkan memiliki sarana-prasarana yang cukup, kami sampaikan pasti sangat kurang karena sesuai harapan dari komisi tentunya kami diharapkan hadir di setiap kabupaten,” kata dia dalam rapat.
Gus Yahya Mengaku Diteror
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahyah Cholil Staqus atau Gus Yahya mengklaim kerap mendapat teror sejak konflik internal PBNU membuncah. Ia mendapatkan berbagai bentuk teror lewat telepon dan pesan WhatsApp.
“Dengan berbagai cara, mulai dari telepon yang enggak berhenti-henti, WA, sampai dengan ancaman-ancaman bermacam-macam bentuknya,” kata Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Desember 2025.
Yahya tidak menceritakan secara detail bentuk teror tersebut. Ia juga tidak membuka identitas pelaku teror tersebut. Dia hanya mengatakan, teror serupa dialami oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Ulil Abshar Abdalla dan sejumlah pengurus Tanfidziyah—pelaksana di PBNU.
Hakim MK Sentil Kepala BNPB
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyentil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto ihwal pernyataannya mengenai bencana Sumatera di sidang Uji Materil Undang-undang TNI. Dia merasa sedih atas pernyataan Sunaryanto.
“Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Itu kan sebetulnya kita berpikir, ini memang diseleksi secara benar atau tidak. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di media sosial saja,” tutur Saldi dalam sidang yang digelar Kamis 4 Desember 2025.
Ia juga meminta hal tersebut menjadi refleksi diri agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah kondisi bencana. “Nah, itu salah satu poin, sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu, sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga Pak Wamenhan (Wakil Menteri Pertahanan),” sambung pria kelahiran Sumatera Barat ini.
Gerindra Pecat Bupati Aceh Selatan dari Jabatan Ketua DPC
Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memecat Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S. dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Aceh Selatan. Mirwan dipecat karena menjalankan ibadah umrah di tengah bencana yang melanda Aceh.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan Mirwan. Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 Desember 2025.
