Wakil Wali Kota Bandung Erwin kembali menjadi sorotan setelah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini memicu perhatian publik, mengingat Erwin adalah salah satu pejabat pemerintahan yang terlibat dalam penyidikan. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Kronologi Lengkap
Pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dilakukan oleh Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejasaan Negeri Kota Bandung. Proses ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 4215/M.2.10/FB.2/10/2025, yang dikeluarkan pada 27 Oktober 2025. Erwin bersama tiga saksi lainnya diperiksa selama lebih dari tujuh jam pada hari Kamis pagi, 30 Oktober 2025. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi perangkat daerah Kota Bandung, serta menyita dokumen dan perangkat elektronik sebagai barang bukti.
Kepala Kejari Bandung, Irfan Wibowo, menjelaskan bahwa penyidikan ini masih dalam tahap pendalaman. “Masih menjadi saksi beliau,” ujar Irfan, menegaskan status Erwin saat ini. Hingga kini, kejaksaan belum merinci secara rinci kasus yang sedang ditangani, hanya menyebut bahwa perkara ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan di pemerintahan daerah tahun 2025. Pihak-pihak yang terlibat meliputi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta.
Mengapa Menjadi Viral?
Kasus ini viral karena melibatkan pejabat tinggi di Pemerintah Kota Bandung. Sebagai Wakil Wali Kota, Erwin memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran. Publik mulai memperhatikan kasus ini setelah adanya informasi tentang pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Kejari. Informasi ini menyebar cepat melalui media sosial dan berita lokal, memicu diskusi tentang integritas pemerintahan dan transparansi pengelolaan dana publik.
Selain itu, munculnya isu jual beli jabatan dan pengkondisian proyek dalam pemeriksaan Erwin turut memperkuat kegaduhan. Hal ini membuat masyarakat semakin waspada terhadap potensi korupsi di lingkungan pemerintahan.
Respons & Dampak
Respons dari berbagai pihak terkait kasus ini sangat beragam. Wakil Wali Kota Bandung Erwin memberikan pernyataan resmi bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi. Ia menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. “Kehadiran saya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa Pemkot akan tetap kooperatif dan tidak melakukan intervensi apa pun. “Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum,” katanya.
Dampak dari kasus ini tidak hanya terasa pada reputasi pemerintahan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Isu korupsi yang terus muncul menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi tantangan besar bagi daerah.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Hingga kini, Kejari Bandung belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, pihak kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita bukti-bukti yang relevan. Irfan Wibowo menyatakan optimisme bahwa proses penyidikan akan segera selesai dan dapat dilimpahkan ke pengadilan. “Proses sedang berjalan dan kami sangat optimis,” katanya.
Erwin juga menegaskan bahwa ia akan taat hukum dan mendukung proses penyidikan. “Mudah-mudahan nanti bisa terang benderang,” ujarnya, berharap kejelasan dari hasil penyidikan.
Penutup — Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Kasus korupsi yang melibatkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin mencerminkan tantangan serius dalam pemerintahan daerah. Meski status Erwin masih sebagai saksi, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi pengelolaan dana publik. Masyarakat kini menantikan hasil resmi dari Kejari Bandung untuk mengetahui kejelasan perkara ini.
