Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya fokus ASN dalam memberikan pelayanan publik, bukan hanya terjebak dalam kegiatan seremonial. Pernyataan ini disampaikan saat ia membuka Forum Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 di Aula Bappeda Provinsi Banten, Selasa (22/4/2025). Tidak hanya itu, ia juga mengkritik OPD yang sering meminta anggaran untuk program yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat.
Kronologi Lengkap
Pada acara tersebut, Andra Soni menyampaikan bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih membuat program yang bersifat seremonial dan tidak substansial. Hal ini membuatnya merasa perlu memberi peringatan keras kepada para kepala OPD. Ia menegaskan, jika suatu OPD hanya ingin membuat acara seremonial, maka tidak pantas meminta anggaran ke DPRD Provinsi Banten.
“Jangan minta anggaran cuma buat sosialisasi. Itu nggak keren,” ujarnya. Ia menekankan bahwa setiap program kerja harus bermanfaat bagi masyarakat. Jika demikian, maka OPD tidak perlu meminta anggaran secara personal ke DPRD. Cukuplah meminta anggaran kepadanya sebagai gubernur, dan dia akan memberikannya.
Mengapa Menjadi Viral?
Pernyataan Andra Soni viral karena langsung menyoroti isu yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, banyak ASN di Banten dikenal sering terlibat dalam kegiatan yang tidak efektif dan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Kritik dari gubernur ini dianggap sebagai langkah tegas untuk mengubah paradigma pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil nyata.
Selain itu, pernyataan Andra juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Ini menjadi respons terhadap kekhawatiran masyarakat terhadap birokrasi yang sering kali dinilai lambat dan tidak transparan.
Respons & Dampak
Tindakan Gubernur Banten Andra Soni mendapat respons positif dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat dan pengamat politik menyambut baik langkah gubernur untuk menggeser fokus ASN dari kegiatan seremonial ke pelayanan publik. Mereka berharap hal ini bisa menjadi awal perubahan dalam sistem pemerintahan di Banten.
Namun, ada juga yang khawatir apakah langkah ini akan benar-benar diimplementasikan atau hanya sekadar retorika. Mereka menilai bahwa perubahan struktural dan budaya birokrasi membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Sebelumnya, dalam sebuah acara, Gubernur Banten juga menandatangani Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi (PPBM) bersama calon pemimpin daerah. Hal ini menunjukkan komitmen Andra untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam pakta tersebut, ia berkomitmen untuk menghindari perilaku maladministratif dan memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Sementara itu, Ombudsman RI Provinsi Banten juga telah aktif dalam mengawasi pelayanan publik. Mereka menilai bahwa peran mereka sangat penting dalam memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penutup – Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya fokus ASN pada pelayanan publik, bukan kegiatan seremonial. Pernyataannya ini menjadi perhatian besar dari masyarakat dan kalangan pengamat. Apa yang ditunggu publik adalah bagaimana langkah ini diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan.
