Hakim nonaktif Djuyamto, yang terlibat dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO), dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Kasus ini menimbulkan perhatian publik luas karena melibatkan putusan lepas yang diduga dipengaruhi suap. Dalam sidang terbaru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Djuyamto dan rekan-rekannya dituduh menerima uang suap senilai Rp40 miliar untuk memengaruhi putusan perkara.
Kronologi Lengkap
Kasus ini bermula dari dugaan penerimaan suap oleh hakim-hakim yang mengadili tiga perusahaan korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Jaksa menyatakan bahwa Djuyamto selaku ketua majelis dan dua hakim anggota lainnya, Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom, menerima uang tunai dalam bentuk mata uang asing sebesar US$2,5 juta atau setara Rp40 miliar. Uang tersebut diterima dalam dua kali transaksi, dengan rincian berbeda-beda untuk masing-masing terdakwa.
Dalam sidang pembacaan dakwaan pada 21 Agustus 2025, jaksa menjelaskan bahwa uang suap diberikan oleh para pengacara dan pihak-pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi. Tujuannya adalah untuk memengaruhi putusan pengadilan agar tiga perusahaan tersebut bebas dari tuntutan hukum. Akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging terhadap ketiga perusahaan tersebut.
Mengapa Menjadi Viral?
Kasus ini menjadi viral karena mengungkap skandal besar di sistem peradilan Indonesia. Publik merasa kaget dan marah atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum. Video sidang dan laporan media tentang putusan lepas yang diduga dipengaruhi uang suap menyebar cepat di media sosial. Banyak netizen mengecam tindakan para hakim dan menuntut keadilan serta transparansi dalam proses hukum.
Selain itu, tanggapan dari istri Djuyamto, Dyah Ayu Kusuma Wijaya, yang menangis usai sidang tuntutan juga memicu empati publik. Ini semakin memperkuat persepsi bahwa kasus ini bukan hanya sekadar tindak pidana korupsi, tetapi juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Respons & Dampak
Reaksi masyarakat terhadap kasus ini sangat beragam. Banyak kalangan menuntut pemerintah dan lembaga hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku. Tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis anti-korupsi juga memberikan komentar keras, menilai tindakan para hakim sebagai ancaman terhadap keadilan.
Di sisi lain, pihak berwenang seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung diminta untuk lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus serupa. Ada juga wacana untuk merevisi aturan pengangkatan dan pengawasan hakim agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pihak luar.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Dalam sidang terbaru, tim penasihat hukum Djuyamto dan Agam Syarief Baharudin menyampaikan rencana pengembalian uang yang diduga hasil suap. Mereka ingin mengembalikan dana sebesar Rp5,5 miliar dan Rp1 miliar masing-masing untuk Djuyamto dan Agam. Namun, proses ini masih dalam koordinasi dengan jaksa penuntut umum.
Sementara itu, Djuyamto dalam sidang replik menegaskan bahwa ia tidak meminta hukuman ringan. Ia meminta hukuman seadil-adilnya berdasarkan kebenaran materiil dan formil yang terungkap dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya mengakui kesalahan, meskipun jaksa telah menuntutnya 12 tahun penjara.
Penutup – Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Kasus Hakim Djuyamto yang dituntut 12 tahun penjara dalam skandal “Vonis Lepas” menunjukkan betapa kompleksnya sistem peradilan Indonesia. Publik menantikan putusan akhir dari majelis hakim yang akan menentukan nasib Djuyamto dan rekan-rekannya. Apakah mereka akan dihukum sesuai tuntutan jaksa, atau ada pertimbangan lain yang akan memengaruhi putusan? Ini akan menjadi momen penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
