Apa yang akan dibahas?

Bagaimana pesan genting dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan peran Ketua MPR dalam proses amandemen UUD 1945? Apakah ada perubahan signifikan yang akan terjadi?

Mediahariini.com – Apakah amandemen UUD 1945 akan segera dilakukan? Apakah pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua MPR sangat penting bagi masa depan konstitusi Indonesia? Mengapa isu amendemen kembali muncul di tengah dinamika politik saat ini?

“Baru awalan aja,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap isi pembahasan rencana amendemen UUD 1945 saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Muzani menyebut pembahasan itu masih bersifat pembicaraan awal rencana amendemen.

“Ya, diminta tidak buru-buru,” ucapnya.

Pertemuan antara Prabowo dan Muzani turut menyinggung rencana amendemen UUD 1945. Meski belum ada keputusan resmi, pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo menjadi perhatian serius. “Presiden meminta agar tidak terburu-buru,” ujar Muzani, seperti dikutip dari Antara News (5 Desember 2025).

Selain itu, Muzani juga menjelaskan bahwa MPR memiliki peran kunci dalam proses amandemen. Lembaga ini merupakan badan legislatif tertinggi yang berwenang untuk menyetujui perubahan konstitusi. “MPR berfungsi sebagai forum diskusi dan persetujuan akhir,” tambahnya.

Proses amandemen UUD 1945 melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk usulan dari Presiden, DPR, atau DPD. Pembahasan oleh DPR, rapat paripurna, persetujuan MPR, dan pengundangan. Setiap tahap harus melalui konsensus politik yang kuat antara berbagai kelompok politik dan stakeholder.

Sejumlah alasan di balik amandemen UUD 1945 meliputi respons terhadap perubahan sosial dan politik, penyesuaian dengan perkembangan hukum internasional, serta perbaikan struktur pemerintahan. Contohnya, perubahan dalam sistem pemilihan umum, penguatan lembaga-lembaga negara, dan penataan ulang wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

Muzani juga menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam proses amandemen. Sosialisasi mengenai perubahan yang diusulkan dan keterlibatan masyarakat dalam proses diskusi memastikan bahwa amandemen yang dilakukan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Penulis buku Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 karya Andi Mappetahang Fatwa menyebutkan bahwa amandemen UUD 1945 tidak mengubah format undang-undang tersebut, yang berubah adalah bagian aspek sistematika, jumlah bab, pasal, dan ayat pada UUD 1945.

Dalam amandemen UUD 1945, lima kesepakatan dasar telah ditetapkan, yaitu tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, menghilangkan penjelasan UUD 1945, dan hal-hal normatif pada Penjelasan akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

Meski masih dalam tahap awal, pesan Presiden Prabowo untuk tidak terburu-buru menjadi pertimbangan penting. Hal ini menunjukkan bahwa proses amandemen UUD 1945 akan dilakukan secara hati-hati dan matang, demi kepentingan bangsa dan negara.

Penutup

Amandemen UUD 1945 tetap menjadi topik yang menarik perhatian publik. Dengan adanya pesan genting dari Presiden Prabowo dan peran penting Ketua MPR, proses amandemen ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan dan konstitusi Indonesia.

Daftar Sumber Resmi/Kutipan:
Ahmad Muzani (Ketua MPR RI, Institusi: MPR RI) – Antara News – 5 Desember 2025
Andi Mappetahang Fatwa (Penulis Buku, Institusi: Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945) – 2025
Retno Widyani (Penulis Buku, Institusi: Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks) – 2025

Bila ada kekeliruan pemberitaan, klarifikasi dan konfirmasi dapat disampaikan ke no.WA: Contact: +6285136056172 (an.Frontdesk MediaHariIni.com) atau klik link ini untuk pesan langsung https://mediahariini.com/wa

PRABOWO #AMENDEM #UUD1945 #MPR #AHMADMUZANI #KonstitusiIndonesia #Pemilu #HukumTataNegara #Reformasi #Pemerintahan #Demokrasi #SistemPemerintahan #PembukaanUUD #PerubahanSosial #Politik #HukumInternasional #Transparansi #PartisipasiPublik #PemiluPresiden #PembagianWewenang #NegaraHukum #KekuasaanLembaga #PemilihanUmum #SosialPolitik #KeberlanjutanKonstitusi