Kematian seorang ibu hamil di Jayapura, Papua, yang diduga meninggal akibat ditolak oleh empat rumah sakit telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kejadian ini menyoroti masalah serius dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan berkualitas. Anggota DPR meminta pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dan audit menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami hambatan akses.
Artikel ini akan membahas isu-isu penting terkait layanan kesehatan bagi ibu hamil, seperti kendala aksesibilitas, biaya transportasi, dan kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN). Kami juga akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan ini, serta solusi-solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Masalah Aksesibilitas Layanan Kesehatan
Salah satu tantangan utama dalam layanan kesehatan bagi ibu hamil adalah masalah aksesibilitas. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Jaminan Persalinan (2011-2014) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 2014, banyak daerah masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai.
Faktor-Faktor yang Menghambat Akses
- Jarak tempuh: Banyak daerah terpencil memiliki jarak yang jauh antara rumah warga dengan fasilitas kesehatan. Hal ini membuat ibu hamil sulit untuk mendapatkan layanan medis secara tepat waktu.
- Transportasi: Biaya transportasi menjadi hambatan besar, terutama bagi kelompok miskin. Bahkan, beberapa daerah membutuhkan biaya transportasi yang sangat tinggi, seperti sewa kendaraan udara atau laut.
- Infrastruktur jalan: Jalan-jalan di daerah tertentu masih rusak atau tidak terawat, sehingga memperparah kesulitan akses.
Sebuah laporan Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 16% persalinan masih terjadi di rumah, yang meningkatkan risiko komplikasi seperti perdarahan pasca-persalinan. Selain itu, hanya 74% ibu hamil yang memeriksakan kandungannya hingga 4 kali selama kehamilan, jauh di bawah target 76%.
Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
JKN diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk ibu hamil. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada semua penduduk, terutama yang berpenghasilan rendah.
Manfaat JKN
- Biaya layanan kesehatan ditanggung: JKN menanggung biaya langsung seperti jasa dokter dan vitamin di Puskesmas dan rumah sakit.
- Pengurangan beban finansial: Program ini membantu mengurangi beban biaya yang harus dibayarkan oleh keluarga miskin.
Namun, meski JKN telah mencakup banyak kelompok masyarakat, masih ada hambatan akses. Sebuah riset pada 2018-2019 menunjukkan bahwa pemanfaatan JKN lebih dominan di kalangan masyarakat berpenghasilan sedang hingga tinggi. Ibu dari kelompok terkaya memiliki peluang untuk melahirkan di rumah sakit 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok termiskin.
Selain itu, biaya tidak langsung seperti ongkos transportasi dan biaya pendamping juga menjadi penghalang. Bahkan, jika ambulans tersedia, biaya operasional lainnya seperti makanan dan minum untuk pendamping tetap menjadi beban.
Tantangan di Daerah Terpencil
Daerah terpencil, khususnya di luar Jawa dan Bali, masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan. Berdasarkan data SDKI 2017, disparitas pemeriksaan kehamilan masih terjadi antar daerah.
Contoh Kasus di Banyuwangi
Riset di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, menunjukkan bahwa jarak dan transportasi menjadi faktor utama yang menghambat akses layanan kesehatan bagi ibu hamil. Dalam riset tersebut, cakupan ANC di Puskesmas Pesanggaran hanya sekitar 60% pada 2016, jauh di bawah rata-rata nasional.
Selain itu, 59,4% komplikasi kehamilan di Puskesmas Pesanggaran tidak dapat ditangani secara optimal. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan sumber daya kesehatan di daerah tersebut masih kurang memadai.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan agar layanan kesehatan dapat lebih mudah diakses. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di daerah juga sangat penting.
Solusi yang Dapat Dilakukan
Untuk menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan akses layanan kesehatan, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menerapkan solusi-solusi berikut:
1. Meningkatkan Infrastruktur Transportasi
- Memperbaiki jalan dan jembatan di daerah terpencil.
- Menyediakan angkutan umum yang terjangkau dan mudah diakses.
2. Memperluas Jaringan Internet
- Membangun infrastruktur internet yang merata, terutama di daerah terpencil.
- Mendorong pemanfaatan telemedicine untuk pemeriksaan kehamilan secara online.
3. Memberikan Jaminan Biaya Perjalanan
- Memberikan subsidi atau bantuan biaya transportasi bagi ibu hamil.
- Memastikan adanya mobil ambulans yang siap digunakan.
4. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan
- Melatih tenaga kesehatan di daerah terpencil.
- Menambah jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan.
Reaksi Anggota DPR dan Langkah yang Diambil
Setelah kejadian kematian ibu hamil di Jayapura, anggota DPR meminta pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap layanan kesehatan di sana. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera melakukan audit internal dan memastikan perbaikan sistem layanan kesehatan.
Langkah-Langkah yang Diambil
- Audit internal: Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan melakukan audit terhadap rumah sakit dan dinas kesehatan di Jayapura.
- Evaluasi seluruh rumah sakit: Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri akan mengevaluasi seluruh rumah sakit di provinsi tersebut.
- Perubahan manajemen: Direktur rumah sakit yang lalai akan diganti.
Anggota DPR menekankan bahwa kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Mereka meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata, bukan hanya sekadar pidato atau janji.
Kesimpulan
Kematian ibu hamil di Jayapura menjadi alarm bagi seluruh sistem layanan kesehatan di Indonesia. Masalah aksesibilitas, biaya transportasi, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil.
Meski JKN telah memberikan bantuan finansial, masih ada hambatan yang tidak teratasi. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan memastikan bahwa semua ibu hamil mendapatkan perlindungan yang layak.
Mari kita dukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan anggota DPR. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kesehatan, kita bisa menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih baik dan aman bagi semua ibu hamil di Indonesia.
